Natalius Pigai: Program Pembangunan Harus Lindungi HAM

JAKARTA, - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memastikan prinsip-prinsip HAM menjadi fondasi pembangunan nasional.Hal ini disampaikan Natalius Pigai dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan HAM (Musrenbang HAM) 2025 yang digelar di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat pada Senin .Dia juga mengatakan, Musrenbang HAM merupakan forum strategis yang memastikan arah pembangunan nasional selaras dengan nilai HAM sebagaimana mandat Asta Cita.“Musrenbang HAM Tahun 2025 berfungsi sebagai forum nasional untuk memastikan prioritas pembangunan HAM diterjemahkan menjadi rencana, program, dan kegiatan konkret yang dikembangkan secara bertahap mulai dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pemda),” kata Natalius.Baca juga: Natalius Pigai Siap Fasilitasi Masyarakat yang Tak Puas dengan KUHAP Baru Natalius mengatakan, pembangunan nasional tidak cukup hanya mengejar angka pertumbuhan, melainkan turut menjamin perlindungan HAM.“Harapan kita menuju Indonesia Emas 2045 yaitu setiap program pembangunan harus menjamin kualitas hidup, kesejahteraan, dan perlindungan HAM masyarakat. Itulah makna pembangunan HAM yang teknokratis,” ujarnya.Dia mengatakan, Musrenbang HAM 2025 menargetkan rekomendasi berupa Rencana Tindak Lanjut (RTL) bagi kementerian/lembaga.“Dokumen ini akan disampaikan kepada PBB di Jenewa sebagai contoh praktik baik pembangunan HAM yang teknokratis,” tuturnya.Baca juga: Ditanya Mahasiswa soal Masalah Papua, Menteri HAM Natalius Pigai: Jangan Suruh Saya jadi Aktivis LagiSenada dengan Menteri HAM, Wakil Menteri HAM Mugiyanto menekankan Musrenbang HAM sebagai ruang kolaborasi strategis lintas aktor.“Forum ini menghimpun pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil untuk memastikan pembangunan nasional menghadirkan keadilan dan kesetaraan sesuai prinsip-prinsip HAM,” kata Mugiyanto.Terakhir, Mugiyanto menegaskan bahwa pembahasan dalam Musrenbang HAM 2025 akan merumuskan program prioritas HAM tahun 2026 sebagai fondasi penguatan ekosistem HAM nasional dan daerah.


(prf/ega)