Saatnya Elite PBNU Menundukkan Ego

PLENO Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada 9-10 Desember 2025 yang akan digelar di Hotel Sultan, Jakarta, bukan sekadar agenda administratif, melainkan titik penentu legitimasi kelembagaan PBNU.Untuk pertama kalinya dalam sejarah PBNU modern, pleno diselenggarakan oleh kubu Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar tanpa melibatkan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dua tokoh yang sama-sama memperoleh legitimasi langsung melalui Muktamar.Fenomena ini tidak dapat direduksi menjadi perbedaan strategi. Secara akademik, ia menandai pergeseran locus of authority dari tatanan konstitusional organisasi menuju kontestasi legitimasi berbasis klaim moral, simbolik, dan kekuasaan.Rangkaian risalah Syuriyah, konsolidasi Tanfidziyah, pergantian Sekjen, hingga pleno sepihak membentuk pola eskalatif yang lebih dekat dengan konflik elite ketimbang penyelesaian berbasis tradisi keulamaan.Jika dinamika ini dibiarkan tanpa koreksi, maka marwah kepemimpinan ulama berisiko tereduksi menjadi perebutan kekuasaan biasa, dan NU kehilangan distingsi etisnya.Baca juga: Menjaga NU Tetap TeduhPadahal, PBNU adalah poros moderasi Islam Indonesia dan rumah spiritual bagi lebih dari 100 juta warga Nahdliyin. Ketika NU tidak teduh, psikologi keagamaan bangsa ikut terguncang.“NU akan tetap besar bukan ketika pemimpinnya saling menyingkirkan, tetapi ketika mereka sanggup menundukkan ego demi kemaslahatan jamaah.”Dalam Hukum Tata Negara, sumber mandat adalah puncak legitimasi. Mengacu pada teori Hans Kelsen, mandat tidak berasal dari pejabat yang sedang berkuasa, tetapi dari forum pemberi mandat.Karena itu, pejabat yang sama-sama dipilih oleh forum tertinggi berada dalam derajat legitimasi setara, bukan saling subordinatif.Dalam PBNU, hal ini berarti rais aam tidak menerima mandat dari ketua umum dan ketua umum tidak menerima mandat dari rais aam. Keduanya menerima mandat langsung dari Muktamar sebagai pemegang kedaulatan tertinggi organisasi.Selama Muktamar tidak mencabut mandat ketua umum, legitimasi ketua umum tidak dapat dibatalkan oleh otoritas mana pun di bawah Muktamar.Ketika satu organ bertindak menentukan nasib organ lain yang memiliki legitimasi setara, kewenangan tidak lagi berdiri di atas konstitusi, melainkan di atas dominasi kekuasaan. Pada titik itulah krisis legitimasi dimulai.Dari perspektif teori politik Weber–Pareto, prahara PBNU dapat dibaca sebagai pertarungan elite mempertahankan legitimasi, bukan sekadar perbedaan gagasan. Weber menjelaskan bahwa legitimasi kekuasaan terbagi antara legal-rasional dan moral-tradisional.Sementara Pareto–Mosca menegaskan bahwa konflik dalam organisasi sering meledak ketika kelompok elite berebut akses terhadap sumber legitimasi.Pola ini tampak jelas dalam PBNU: Syuriyah mengklaim legitimasi moral-keulamaan, Tanfidziyah mengklaim legitimasi legal-organisatoris. Keduanya berupaya menempatkan diri sebagai pusat otoritas organisasi.Baca juga: Gus Dur yang Tak Pernah Menangis


(prf/ega)