Banyak Akses Lumpuh Akibat Banjir Sumatra, Ini Cara Golkar Bantu Korban di Daerah Terisolasi

2026-01-13 22:13:09
Banyak Akses Lumpuh Akibat Banjir Sumatra, Ini Cara Golkar Bantu Korban di Daerah Terisolasi
Jakarta - DPP Partai Golkar kembali mengirim bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak banjir di berbagai wilayah Sumatra Utara. Pengiriman tahap kedua tersebut dilepas secara simbolis oleh Anggota DPR RI Dapil Sumut II, Lamhot Sinaga, di halaman Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu .Bantuan ini merupakan tindak lanjut arahan langsung Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dan dikoordinasikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik I, Adies Kadir, yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI.Adies menegaskan bahwa proses distribusi disusun berdasarkan kebutuhan darurat di lapangan dan berkoordinasi erat dengan struktur Golkar di Sumut.Advertisement“Bantuan ini bukan hanya respons cepat, tetapi bentuk tanggung jawab moral Partai Golkar untuk hadir dalam situasi yang menyentuh keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat. Kami memastikan distribusi berjalan terukur dan menjangkau wilayah yang paling sulit diakses,” ujar Adies dalam keterangannya.Lamhot Sinaga turut memastikan kesiapan seluruh logistik sebelum diberangkatkan. Ia menekankan bahwa kondisi banjir yang masih berlangsung membuat kecepatan distribusi menjadi hal yang sangat penting.Pada pengiriman tahap kedua ini, Golkar mengirim 2.000 paket sembako, yang masing-masing berisi beras, gula pasir, minyak goreng, sarden, dan mie instan, serta tambahan 1 ton beras untuk memenuhi kebutuhan warga di titik-titik banjir. Seluruh bantuan dikirim secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi cuaca dan akses jalan.Selain penyaluran logistik, Posko Golkar Peduli terus membuka pendataan bagi warga yang belum menerima bantuan, agar penyaluran berikutnya lebih merata dan tepat sasaran. Golkar juga mendorong pemerintah daerah mempercepat pemulihan infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan hingga fasilitas publik yang terdampak. 


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#5

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implikasi penting dari penyesuaian tersebut adalah perubahan nama perseroan, dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Sementara itu, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP 2026 dan RJPP 2026-2030 kepada Dewan Komisaris dijalankan dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan seluruh keputusan RUPSLB merupakan bagian dari konsolidasi tata kelola perseroan agar semakin adaptif terhadap regulasi dan tantangan bisnis ke depan.Baca juga: Dana Rp 2,5 Miliar Digelontorkan, PGN Percepat Bantuan Banjir Aceh–Sumut“Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.PGN menilai, langkah strategis yang diputuskan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kepastian regulasi, memperkokoh struktur tata kelola, serta memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Upaya tersebut sejalan dengan mandat PGN sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina (Persero), khususnya dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

| 2026-01-13 20:30