Begini Makna Filosofis Arsitektur Vernakular Gedung MPR dan MA di IKN

2026-01-13 22:56:52
Begini Makna Filosofis Arsitektur Vernakular Gedung MPR dan MA di IKN
NUSANTARA, -Sejarah baru bagi kedaulatan Indonesia resmi digurat di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.PT Hutama Karya (Persero) secara resmi menandatangani kontrak pembangunan dua pilar utama demokrasi: Kawasan Lembaga Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Kawasan Lembaga Yudikatif Mahkamah Agung (MA).Baca juga: Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Lalin Tol Balsam Naik 8,4 PersenPenandatanganan yang dilakukan pada 4 Desember 2025 ini bukan sekadar urusan konstruksi fisik, melainkan simbolisasi pemindahan "ruh" keadilan dan demokrasi ke jantung Indonesia yang baru.Jika Jakarta memiliki kubah kura-kura yang ikonik, maka Gedung MPR di IKN hadir dengan narasi arsitektural yang lebih mendalam, inklusif, dan responsif terhadap alam.Hutama Karya melalui KSO HK-WIKA-BAP, mengemban tanggung jawab membangun kawasan seluas 74.196 meter persegi ini dengan filosofi yang sangat kuat.HK Desain gedung Mahkamah Agung di Ibu Kota Nusantara (IKN)Gedung MPR dirancang menggunakan konsep rumah panggung (pilotis). Secara filosofis, konsep ini mencerminkan karakter lembaga legislatif yang agung namun tetap terbuka bagi rakyat.Bangunan yang seolah "terangkat" dari tanah ini memberikan ruang bagi sirkulasi udara alami dan membiarkan kontur lahan tetap terjaga, sebuah simbol bahwa kekuasaan legislatif tetap berpijak pada ekosistem rakyat dan lingkungannya.Identitas budaya tidak diletakkan sebagai tempelan, melainkan jiwa. Pada area drop-off, pengunjung akan disambut dengan aksen Wastra Nusantara (kain tradisional).Baca juga: Hari Perdana Tol IKN Dibuka Berlangsung Lancar, Cek Rute dan JadwalnyaIni adalah pesan visual bahwa setiap keputusan yang diambil di gedung ini adalah tenunan dari aspirasi keberagaman suku dan budaya di Indonesia.Menjawab tantangan perubahan iklim, Gedung MPR mengusung prinsip breathable building.Dilengkapi dengan sky garden, penggunaan panel surya (photovoltaic), serta sistem pemanenan air hujan (rainwater harvesting), gedung ini dirancang untuk berumur panjang dan relevan hingga ratusan tahun ke depan sebagai ikon baru Plaza Demokrasi.Berseberangan dengan kawasan legislatif, Hutama Karya melalui KSO HK-Jaya Konstruksi juga membangun simbol kekuasaan yudikatif.Berdiri di atas lahan 79.179 meter persegi, gedung Mahkamah Agung (MA) dirancang dengan ketegasan yang artistik.Elemen paling menonjol pada fasad gedung MA adalah panel bermotif Talawang, perisai khas Suku Dayak.Baca juga: Runway Bandara Internasional Nusantara IKN Terpanjang di KalimantanDalam filosofi hukum, Talawang bermakna sebagai "pelindung keadilan". Gedung ini diposisikan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan di Indonesia.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#1

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implikasi penting dari penyesuaian tersebut adalah perubahan nama perseroan, dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Sementara itu, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP 2026 dan RJPP 2026-2030 kepada Dewan Komisaris dijalankan dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan seluruh keputusan RUPSLB merupakan bagian dari konsolidasi tata kelola perseroan agar semakin adaptif terhadap regulasi dan tantangan bisnis ke depan.Baca juga: Dana Rp 2,5 Miliar Digelontorkan, PGN Percepat Bantuan Banjir Aceh–Sumut“Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.PGN menilai, langkah strategis yang diputuskan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kepastian regulasi, memperkokoh struktur tata kelola, serta memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Upaya tersebut sejalan dengan mandat PGN sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina (Persero), khususnya dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

| 2026-01-13 22:09