Komisi Reformasi Polri Mulai Bekerja, Maraton Gelar Rapat dan Serap Aspirasi Publik

JAKARTA, - Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto mulai bekerja. Mereka menggelar rapat perdana di Mabes Polri, Jakarta pada Senin .Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie, berlangsung selama dua jam dan dihadiri lengkap oleh seluruh 10 anggota.Jimly menyebutkan, tim ini akan bekerja intens selama tiga bulan untuk menyiapkan dua jenis rekomendasi, yakni rekomendasi internal untuk Polri dan rekomendasi strategis kepada Presiden.“Harapannya, selama 3 bulan nanti kita akan melaporkan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh, yang nanti keputusannya ada di tangan Presiden. Jadi hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita lapor ke Presiden," kata Jimly dalam konferensi pers usai rapat, Senin.Baca juga: Kapolri: Polri Terbuka terhadap Evaluasi dan Rekomendasi Komisi ReformasiDalam pertemuan perdana itu, mereka membahas mekanisme kerja tim dan pola koordinasi dengan pihak Polri serta lembaga-lembaga terkait.Jimly menyampaikan bahwa seluruh anggota aktif memberikan pandangan, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang turut hadir sebagai salah satu anggota tim.Tim juga sepakat menambah satu anggota perempuan agar komposisi lebih inklusif. Penambahan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo.“Nah itu idenya dari presiden sendiri. Wah, ini harus ada perempuan. Karena setelah dilantik, loh ternyata laki-laki semua. Jadi, bukan usulan kami, beliau sendiri. Nah, namanya sudah ada, tinggal, tinggal diteken," ujar Jimly.Baca juga: Komisi Reformasi Polri Bakal Undang Gerakan Nurani Bangsa dalam Rapat Dengar PendapatJimly menjelaskan, tim akan bekerja maraton dengan menggelar rapat pleno setiap minggu.Di sela-selanya, tim juga akan mengadakan forum dengar pendapat (public hearing) untuk menghimpun aspirasi dari berbagai kalangan.“Seminggu sekali kami mengadakan rapat pleno, tapi di antara seminggu sekali itu kami manfaatkan untuk mengadakan public hearing, tatap muka, belanja masalah, mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan yang akan kami undang," kata Jimly."Misalnya, kalangan akademisi di kampus, ataupun BEM mahasiswa, begitu juga ormas-ormas dan jaringan LSM," lanjutnya.Public hearing pertama dijadwalkan berlangsung pada Kamis , dengan mengundang Gerakan Nurani Bangsa serta sejumlah tokoh masyarakat.“Itu nanti kita adakan pertemuan untuk mendengarkan sekali lagi ya, masalah-masalah yang mereka pikirkan, termasuk solusi-solusi yang mungkin mereka mau usulkan. Tentu itu tidak mengikat, nanti tim akan mengkajinya," jelasnya.Baca juga: Komisi Reformasi Polri Mulai Bekerja dengan Rapat 2 Jam, Apa yang Dibahas?Menurutnya, rekomendasi awal diharapkan mulai terbentuk dalam dua bulan pertama, sementara rekomendasi akhir akan disampaikan ke Presiden pada akhir masa kerja tiga bulan.


(prf/ega)