Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom: Harapan Baru Kasunanan Surakarta

DUKA mendalam menyelimuti Keraton Solo karena wafatnya Sri Susuhunan Pakubuwono XIII pada 2 November 2025. Dalam suasana itu, perhatian masyarakat bergeser pada siapa sosok yang akan menggantikan tampuk kepemimpinan Kasunanan Surakarta. Dia adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro Sudibya Rajaputra Narendra Mataram, yang sejak 27 Februari 2022 telah diangkat sebagai putra mahkota.Dalam pandangan masyarakat, ia bukan sekadar pewaris tahta, melainkan simbol harapan baru bagi kebangkitan nilai-nilai budaya dan moral di tengah perubahan zaman yang cepat ini. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom, atau yang akrab disapa Purbaya atau Gusti Purboyo, lahir di Surakarta pada 26 September 2002. Ia merupakan putra bungsu dari almarhum Pakubuwono XIII dengan permaisuri GKR Pakubuwana (Asih Winarni).Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan keraton yang sarat tradisi dan tata krama Jawa. Setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, kini ia tengah menempuh studi Magister Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada. Pilihan bidang studinya memperlihatkan komitmen intelektual untuk memahami dinamika hukum dan politik modern, yang berguna dalam mengelola keraton secara adaptif.Menurut teori kepemimpinan transformasional dari James MacGregor Burns (Leadership, 1978), pemimpin sejati adalah sosok yang mampu menginspirasi perubahan moral dan sosial di lingkungannya. Dalam konteks ini, KGPAA Hamangkunegoro tampak berpotensi menjadi figur transformasional bagi Kasunanan Surakarta. Ia hadir dengan pemikiran muda, berpendidikan tinggi, dan memiliki kepekaan terhadap isu-isu publik.Unggahannya yang sempat viral di media sosial pada awal 2025, meski kontroversial, memperlihatkan kepeduliannya terhadap kondisi bangsa. Ia mengkritik praktik penyelewengan kasus BBM oplosan, yang dianggap merugikan rakyat kecil. Kritik sosial tersebut sempat memicu perdebatan. Sebagian masyarakat menilai ucapannya “menyesal bergabung dengan Republik” sebagai bentuk penyesalan historis. Namun, pihak Keraton menegaskan itu hanyalah sindiran moral terhadap pemerintah.Menurut Pengageng Sasana Wilapa, Kanjeng Pangeran Aryo Dany Nur Adiningrat, unggahan itu adalah bentuk cinta tanah air melalui bahasa satir khas anak muda. Pendekatan komunikatif seperti ini sejalan dengan pandangan sosiolog Manuel Castells (Communication Power, 2009), bahwa generasi digital menggunakan media sosial bukan untuk menggulingkan sistem, melainkan untuk mengingatkan agar sistem tetap berkeadilan.Meski sempat menuai kontroversi, publik menilai sikap kritis Purbaya mencerminkan keberanian moral. Ia tumbuh di era ketika monarki tradisional mesti menegosiasikan diri dengan realitas demokratis. Dalam pandangan antropolog Clifford Geertz (The Interpretation of Cultures, 1973), kebudayaan Jawa memiliki konsep “alus” dan “kasar” sebagai bentuk ekspresi moral. Purbaya, melalui tindakan simbolik di ruang publik, tampak mencoba menegaskan bahwa “alus” tidak berarti pasif, tetapi berani menyuarakan kebenaran dengan cara yang santun.Dalam perjalanan hidupnya, Purbaya juga dikenal aktif dalam kegiatan budaya. Ia sering mendampingi ayahandanya dalam berbagai upacara adat dan kegiatan sosial. Penobatan dirinya sebagai putra mahkota telah melalui musyawarah keluarga besar keraton. Penetapan itu menandai lahirnya harapan baru untuk menghidupkan kembali peran keraton sebagai penjaga moral, pelestari budaya, dan penyeimbang kehidupan sosial di tengah masyarakat modern.Baca juga: Sosok Putra Mahkota Keraton Solo yang Jadi Penerus Pakubuwono XIIINamun, di balik dukungan yang luas, muncul pula suara pro dan kontra. Sebagian berpendapat pengangkatan dirinya belum sepenuhnya sesuai adat. Kritik tersebut disampaikan oleh GKR Wandansari atau Gusti Moeng, Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta (Kompas, 2022). Meski begitu, keluarga inti PB XIII, termasuk GKR Timoer Rumbai, menegaskan bahwa penunjukan Purbaya sebagai putra mahkota merupakan amanat langsung dari ayahandanya.Dalam konteks hukum adat, hal ini sudah cukup sah sebagai dasar legitimasi moral dan simbolik. Kasus perdebatan suksesi ini memperlihatkan tantangan besar bagi regenerasi kepemimpinan tradisional di era modern.Menurut pakar budaya dari UGM, Dr. Sri Margana, sejarah Surakarta menunjukkan bahwa keraton telah beberapa kali menghadapi gejolak sosial akibat ketegangan antara tradisi dan politik. Ia menegaskan, yang dibutuhkan kini bukan sekadar pewaris darah biru, tetapi figur yang mampu mengharmonikan adat dengan semangat kebangsaan. Dalam pandangan itu, sosok Purbaya menjadi relevan karena ia memahami tradisi sekaligus berpendidikan modern.Jika kelak KGPAA Hamangkunegoro resmi menjabat sebagai Pakubuwono XIV, banyak kalangan berharap ia akan mengembalikan martabat Kasunanan Surakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa.Pengamat sejarah, Prof. Djoko Suryo (2024), menilai kepemimpinan muda berpotensi menciptakan inovasi kultural tanpa kehilangan akar tradisi. Ia memperkirakan, Keraton di bawah Purbaya bisa bertransformasi menjadi ruang dialog budaya yang terbuka bagi generasi muda sekaligus wadah pelestarian nilai-nilai luhur Jawa yang nyaris pudar. Salah satu tantangan utama baginya adalah membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga keraton.Dalam konteks teori legitimasi Max Weber (Economy and Society, 1922), otoritas tradisional hanya dapat bertahan bila mampu menyesuaikan diri dengan nilai rasional modern. Artinya, Keraton Surakarta harus berani membuka diri terhadap inovasi administratif, digitalisasi arsip budaya, dan transparansi dalam pengelolaan aset. Langkah-langkah ini dapat menjadi wujud modernisasi keraton tanpa menanggalkan nilai sakralnya.Purbaya juga diharapkan dapat memperkuat peran sosial Keraton dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Ia bisa menginisiasi program “Keraton untuk Rakyat”, misalnya pelatihan budaya, konservasi batik klasik, atau festival seni rakyat yang melibatkan komunitas muda. Pendekatan seperti ini terbukti efektif sebagaimana dilakukan oleh Kesultanan Yogyakarta dalam program “Ngayogyakarta Hadiningrat Cultural Diplomacy” (UNESCO Report, 2023).Dengan demikian, Surakarta dapat kembali menjadi pusat inovasi budaya yang berakar pada tradisi, tetapi berjiwa modern. KGPAA Hamangkunegoro hadir di persimpangan sejarah antara warisan feodal dan tantangan global. Ia bukan sekadar pewaris tahta, melainkan simbol harapan generasi baru yang ingin melihat tradisi berjalan seiring kemajuan zaman.Kepemimpinannya akan diuji bukan oleh seberapa kuat ia mempertahankan adat, tetapi seberapa bijak ia menafsirkannya untuk masa depan. Jika mampu menjaga keseimbangan antara nilai luhur dan modernitas, di bawah naungan Paku Buwono XIV kelak, Kasunanan Surakarta bisa kembali bersinar sebagai benteng kebudayaan Jawa yang agung, bijak, dan relevan bagi Indonesia modern.Baca juga: Profil Gusti Purboyo, Putra Mahkota Keraton Solo yang Nyatakan Naik Takhta Jadi Pakubuwono XIV


(prf/ega)