Banjir Sumatera, Dewan Profesor USK Desak Presiden Buka Akses Bantuan Internasional

- Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia tentang percepatan akses dan koordinasi logistik bantuan kemanusiaan internasional.Atas nama tanggung jawab moral sebagai akademisi, dewan profesor USK mendesak presiden untuk mengoptimalkan keterlibatan bantuan internasional.Dewan Profesor USK menilai kondisi yang terjadi di Aceh sebagai salah satu daerah terdampak terberat telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang memerlukan respon cepat.istimewa tangkapan layar surat terbuka dewan profesor USK kepada PresidenSurat tersebut berisi 11 poin rekomendasi strategis, antara lain:1. Mempercepat pembukaan jalur akses transportasi utama (bandara, pelabuhan, jalan raya) untuk masuknya bantuan kemanusiaan internasional.2. Menetapkan status darurat bencana nasional yang komprehensif3. Mendirikan Humanitarian Logistics Coordination Center di Aceh yang melibatkan BNPB, kementerian terkait, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan perwakilan lembaga internasional untuk sinkronisasi data kebutuhan dan distribusi bantuan.4. Menyederhanakan prosedur izin dan clearance bagi organisasi kemanusiaan internasional (misalnya WHO, UNICEF, UNNDP, IFRC, IOM, dll) termasuk efisiensi bea cukai dan karantina barang bantuan.5. Mengaktifkan sistem common logistics tracking yang terintegrasi antara pemerintah dan organisasi kemanusiaan, agar aliran bantuan dapat dipantau, direspon, dan dialokasikan secara real-time sesuai kebutuhan di berbagai titik terdampak.6. Mengoptimalkan pembentukan Aid Staging Areas atau titik konsolidasi logistik di lokasi strategis (misalnya Banda Aceh, Lhokseumawe, Bener Meriah) untuk menyimpan, memverifikasi, dan mendistribusikan bantuan baik yang masuk dari dalam maupun luar negeri, termasuk memprioritaskan pemulihan jaringan komunikasi dan internet untuk mendukung koordinasi tanggap darurat.Baca juga: UB Hapus UKT Korban Banjir Sumatera, Konversi SKS Mahasiswa yang Jadi Relawan7. Mempercepat pemulihan infrastruktur listrik dan telekomunikasi sebagai prioritas utama, mengingat ketergantungan operasional tanggap darurat, komunikasi koordinasi, serta keberlanjutan ekonomi lokal pada ketersediaan energi dan konektivitas.8. Mempercepat pemulihan akses rute darat yang terputus, dengan prioritas pada jalur yang menghubungkan posko utama dengan wilayah terpencil.9. Memastikan ketersediaan transportasi darat, laut, dan udara yang memadai (termasuk helikopter dan kendaraan berat) untuk menjangkau wilayah yang benar-benar terisolasi akibat kerusakan infrastruktur.10. Mengundang kerja sama teknis dari mitra internasional untuk dukungan teknologi kapasitas logistik, dan manajemen rantai pasok darurat yang efektif, dan11. Menegaskan komitmen nasional terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan, agar partisipasi internasional dapat dimaksimalkan.Point-poin di atas berangkat dari realita yang terjadi di lapangan. Seperti pemerintah pusat yang hingga kini belum mengaktifkan mekanisme penerimaan bantuan internasional dengan alasan kemampuan nasional masih bisa mengatasinya. Namun, situasi di lapangan mengatakan kebutuhan bantuan sangat besar dan mendesak untuk segera dipenuhi.Lebih lanjut, rusaknya akses transportasi dan jalur distribusi membuat aksi kemanusiaan menjadi tertunda, terutama untuk pengiriman peralatan medis, pangan, dan perlindungan ke daerah yang paling terdampak.Gangguan jaringan telekomunikasi dan pemadaman listrik yang masih berlangsung juga mempersulit koordinasi antar-tim penyelamat. Hal ini berdampak pula pada lambatnya verifikasi data korban.Situasi di lapangan akan semakin parah yang disebabkan oleh potensi cuaca ekstrem yang masih berlanjut berdasarkan informasi dari BMKG.Maka dari itu, respon cepat dan terkoordinasi menjadi sangat penting untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah dampak kesehatan jangka panjang.Saat ini, Pemerintah Aceh telah mengajukan permintaan bantuan internasional kepada lembaga PBB seperti UNDP dan UNICEF sebagai respon terhadap kompleksnya kebutuhan di lapangan.Baca juga: Alumni Kampus Terdampak Banjir Sumatera Bisa Ajukan Dokumen Pengganti Ijazah


(prf/ega)