3 Model Ini Jadi Pertimbangan Pembangunan Hunian Korban Bencana Sumbar

JAKARTA, - Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fitrah Nur menyebutkan, ada tiga pertimbangan model hunian yang akan dialokasikan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Sumatera Barat (Sumbar).Ketiganya adalah Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), konvensional, maupun bata interlock."Karena ada teknologi dari Semen Padang dekat sana, itu pakai bata interlock," jelas Fitrah saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum (Kemenkum), Jakarta, Selasa .Penentuan akan dipilihnya ketiga model tersebut nantinya tergantung dari sisi kecepatan pembangunan."Tergantung, tergantung sekarang kan masih tanggap darurat. Tanggap darurat, nanti ada masa transisi, habis itu baru rekonsiliasi pembangunan," lanjut Fitrah.Baca juga: Pemerintah Kucurkan Rp 30 Juta Per Unit Hunian Sementara Korban BanjirNamun demikian, Fitrah berharap agar pembangunan rumah bagi terdampak banjir dan longsor di Sumbar pada awal Januari 2026."Karena sekarang baru keluar SK (surat Keputusan) Gubernur, karena tanggap darurat tuh terakhir habis tanggal 8. Sekarang baru diperpanjang sampai tanggal 22 (Desember)," ungkapnya.Kementerian PKP mengupayakan relokasi hunian bagi masyarakat di Sumatera Barat yang terdampak bencana banjir dan longsor menggunakan lahan Pemerintah Daerah (Pemda)."Nah, kemarin yang khusus Sumatera Barat untuk yang hanyut, yang hilang, kita sudah mengupayakan lokasi dari Pemda, Walikota. Kalau mau, untuk relokasi," ungkap Fitrah.Namun demikian, situasi terkini yang dilakukan Pemerintah lebih mengarah pada situasi penyelamatan.Fitrah merinci beberapa lahan yang sudah didapatkan dari Pemda untuk merelokasi korban bencana di Sumbar berada di dua titik Kota Padang, dan satu titik di Tanah Datar.Sementara di Padang Panjang, Pemda masih mengusahakan lokasi tersebut karena merupakan tanah ulayat. Sehingga, statusnya masih belum clean and clear."Di Kabupaten Agam ada satu titik. Tapi sertifikatnya kita belum dapat," tutur Fitrah.


(prf/ega)