Kebijakan Satu Cina di Tengah Ketegangan Jepang-Cina

PADA akhir November 2025 beredar sebuah potongan video di Threads mengenai percakapan telepon Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Syamsuddin dengan Presiden Prabowo Subianto. Walau waktu pastinya tidak diketahui, percakapan itu menampilkan arahan Presiden agar Menhan menjaga hubungan baik dengan Tiongkok, sekaligus penegasan bahwa Taiwan merupakan urusan dalam negeri Cina, sebagaimana Papua adalah urusan dalam negeri Indonesia.Potongan video tersebut kemudian memicu spekulasi. Ada warganet yang mengaitkannya dengan isu Morowali dan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Namun tafsir ini cepat terbantahkan, karena dalam rekaman tidak ada satu pun penyebutan mengenai investasi atau kawasan industri tersebut. Arahan Presiden lebih tepat dibaca dalam kerangka diplomasi pertahanan dan dinamika politik luar negeri, bukan isu domestik.Baca juga: Tafsir Geopolitik Indonesia Berbasis Pancasila Terhadap Krisis China-JepangUntuk memahami konteksnya, kita perlu melihat pergeseran lanskap geopolitik kawasan. Pada 7 November 2025, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi membuat pernyataan yang memicu gelombang reaksi keras dari Beijing. Menjawab pertanyaan seorang anggota parlemen, ia menyatakan bahwa serangan Cina terhadap Taiwan, yang diperintah secara demokratis, dapat memicu respons militer Tokyo. Pernyataan tersebut segera ditanggapi oleh Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi yang menyebutnya sebagai sinyal “sangat salah” dan berbahaya.Dalam dua pekan berikutnya, hubungan kedua negara berada dalam tensi tinggi berupa protes diplomatik, retorika keras, hingga kekhawatiran internasional mengenai stabilitas di Asia Timur. Menariknya, dinamika ini terjadi bersamaan dengan kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsuddin dan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ke Tokyo pada 17 November 2025 untuk bertemu dengan Menhan Jepang Shinjiro Koizumi dan pejabat lainnya sebagai bagian dari Pertemuan 2+2 (Menteri Luar Negeri dan Pertahanan).Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempererat kerja sama strategis di bidang pertahanan, seperti modernisasi alutsista, penguatan keamanan maritim, dan peningkatan kemitraan yang direncanakan akan dinaikkan menjadi Defense Cooperation Agreement (DCA). Selain itu, Menhan juga bertemu dengan siswa dan kadet Indonesia di Jepang serta melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Jepang.Baca juga: Memanas, Jepang Kerahkan Jet Tempur untuk Cegat Drone China yang Dekati TaiwanKehadiran Menhan dan Menlu RI di Tokyo menunjukkan bahwa posisi Indonesia berada pada persimpangan strategis, antara memperkuat kerja sama keamanan dengan Jepang sebagai mitra regional, Di saat bersamaan memastikan hubungan dengan Beijing tetap stabil.Pertemuan itu juga menjadi ruang bagi Indonesia untuk menyampaikan pendekatan bebas aktif, yakni menolak rivalitas blok dan mengedepankan stabilitas kawasan sebagai kepentingan utama. Dalam bingkai inilah arahan Presiden Prabowo kepada Menhan menjadi semakin relevan. Komunikasi langsung tersebut dapat dilihat sebagai upaya memastikan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia tetap berada pada garis konsisten, salah satunya terkait One China Policy (Kebijakan Satu Cina) yang dianut sejak tahun 1950.Bagi Indonesia, Kebijakan Satu Cina sendiri bukan sekadar posisi diplomatik, tetapi prinsip yang menopang hubungan Indonesia–Cina sekaligus panduan untuk merespons isu Taiwan. Dalam pandangan Indonesia, Taiwan adalah entitas ekonomi mitra, tetapi bukan subjek kedaulatan. Posisi ini selaras dengan mayoritas negara ASEAN dan sebagian besar negara di dunia.Oleh karena itu, terjadinya ketegangan Jepang–Cina meningkatkan relevansi kebijakan ini. Isu Taiwan adalah titik paling sensitif bagi Beijing dan pada saat bersamaan menjadi kepentingan strategis Tokyo terkait jalur pelayaran dan arsitektur keamanan regional.Baca juga: Taiwan Rancang T-Dome untuk Tangkis Rudal China, Jangkau Lebih Jauh dari Iron DomeKetika PM Sanae menyebut kemungkinan respons militer, Jepang memasuki ruang sensitif yang memiliki implikasi besar pada stabilitas Indo-Pasifik. Penegasan Presiden Prabowo bahwa Taiwan adalah urusan dalam negeri Cina, yang disampaikan kepada Menhan, menjadi sinyal konsistensi Indonesia terkait Kebijakan Satu Cina.Sikap tersebut penting agar Indonesia tidak terperangkap dalam rivalitas kekuatan besar, sekaligus menjaga kredibilitas kebijakan luar negeri yang selama ini dibangun dengan prinsip bebas aktif. Dalam bingkai ini pula kita melihat bahwa arahan Presiden Prabowo merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas di tengah ketegangan baru. Presiden Prabowo menginginkan agar diplomasi pertahanan Indonesia perlu memainkan peran lebih adaptif.Ketegangan Jepang–Cina dapat merembet ke berbagai area seperti Laut Cina Timur, Laut Cina Selatan, hingga jalur logistik yang menopang perekonomian Asia Tenggara. Karena itu, arahan Presiden kepada Menhan Sjafrie dapat dipahami sebagai tiga garis instruksi utama:Dengan memahami instruksi seperti tersebut di atas, tampak bahwa arahan Presiden Prabowo tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari strategi diplomasi yang lebih luas. Dalam kerangka yang lebih besar ini, peran Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan di tengah ketegangan baru semakin krusial.Baca juga: Taiwan Tolak Mentah-mentah Ide “Kembali ke China” di Tengah Memanasnya Asia TimurASEAN membutuhkan kepemimpinan Indonesia untuk mendorong dialog keamanan, mekanisme krisis, serta diplomasi pencegahan konflik. Ketegangan Jepang–Cina dapat menjadi momentum bagi ASEAN untuk kembali memainkan sentralitasnya.Di sisi lain, Indonesia tetap harus menjaga hubungan kuat dengan Jepang, terutama dalam bidang investasi, ekonomi, dan kerja sama pertahanan. Konsistensi pada Kebijakan Satu Cina tidak mengurangi kedekatan tersebut. Sebaliknya, Indonesia perlu tampil sebagai penyeimbang yang mampu menjaga hubungan harmonis dengan dua kekuatan besar Asia.Pada akhirnya, ketegangan Jepang–Cina pada akhir 2025 menunjukkan bahwa Asia Timur berada pada periode paling rapuh dalam satu dekade terakhir. Indonesia, melalui arahan Presiden Prabowo dan langkah diplomasi Menhan–Menlu, mencoba menjaga keseimbangan strategis dengan bersikap konsisten pada Kebijakan Satu Cina, memperkuat diplomasi pertahanan, dan tetap aktif mendorong stabilitas kawasan.Dalam lanskap geopolitik yang semakin tak terduga, konsistensi prinsip dan ketepatan langkah diplomatik menjadi modal penting agar Indonesia tetap berdiri tegak di tengah rivalitas kekuatan besar.Baca juga: Jepang Maju Terus, Rudal Tetap Dikerahkan Dekat Taiwan meski China Berang


(prf/ega)