Pemkab dan DPRD Bantul Kompak Efisiensi, Kurangi Perjalanan Dinas, Hapus Anggaran Seragam

YOGYAKARTA, - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sepakat untuk melakukan efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.Langkah ini mencakup pengurangan anggaran untuk tunjangan dan perjalanan dinas.Keputusan ini diambil dalam rapat yang berlangsung pada Selasa , di mana APBD Bantul untuk tahun 2026 mencatat pendapatan sebesar Rp 2,309 triliun dan belanja sebesar Rp 2,462 triliun, yang mengakibatkan defisit sekitar Rp 152,9 miliar atau 6,6 persen.Baca juga: Telan Rp 3,9 Miliar, Ketika Gedung Sate Direnovasi Bergaya Candi di Tengah Efisiensi...Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menegaskan bahwa fokus utama anggaran tahun depan adalah untuk kepentingan masyarakat."Jadi tahun depan kami fokuskan ke kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya kepada wartawan di Bantul, Rabu .Halim menambahkan bahwa pemkab akan menekan semua anggaran yang tidak mendesak, termasuk biaya untuk kunjungan kerja, alat tulis kantor, konsumsi, dan listrik."Jadi pos-pos yang tidak mendesak seperti kunjungan kerja, alat tulis kantor, makan minum, hingga listrik akan ditekan semaksimal mungkin," ucapnya.Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Bantul, Agung Laksmono, mengungkapkan bahwa DPRD sepakat untuk melakukan efisiensi dengan menghapus sejumlah pos anggaran, termasuk pengadaan seragam dan tunjangan transportasi."Kita meniadakan pengadaan seragam. Jadi selama ini anggota dewan setiap tahun mendapatkan empat setel seragam dan itu kita tiadakan tahun depan," kata Agung.Baca juga: Tunjangan Dipangkas 30 Persen Imbas Efisiensi, ASN Pemprov Kalteng: Yang Kredit Megap-megapDia juga menambahkan bahwa anggaran untuk makan dan minum akan dikurangi, serta kenaikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi juga telah dihapus."Sebenarnya banyak, termasuk anggaran makan dan minum dikurangi, lalu kenaikan tunjangan perumahan, tunjangan transportasi sudah kita tiadakan juga tahun depan," ucapnya.Agung menekankan pentingnya memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengatasi defisit APBD yang masih cukup besar."Penghapusan anggaran untuk DPRD tahun depan itu untuk menunjang semangat efisiensi," pungkasnya.


(prf/ega)