Ratusan SPPG untuk Daerah 3T Bakal Dibangun di Kalteng, Distribusikan MBG ke Wilayah Terpencil

PALANGKA RAYA, – Pemerintah mulai memaksimalkan pemerataan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).Wilayah yang luas—1,5 kali Pulau Jawa—dan banyaknya daerah terpencil membuat distribusi MBG ke wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) menjadi tantangan tersendiri.Untuk mengatasi hal itu, Badan Gizi Nasional (BGN) merancang perlakuan khusus berupa pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 3T.SPPG ini dibuat dengan ukuran lebih kecil agar dapat memenuhi kebutuhan pangan di wilayah dengan kepadatan penduduk rendah.Baca juga: SPPG Digilir untuk Pamerkan Menu MBG di CFD SoloKoordinator Regional BGN Kalteng, Elisa Agustino, mengatakan pihaknya telah mendata usulan dari pemerintah daerah yang menginginkan pembangunan SPPG khusus 3T di berbagai lokasi.“Yang (mengusulkan pembangunan SPPG) 3T ini cukup banyak, hampir 300 titik kalau enggak salah. Target operasionalnya tahun ini sudah selesai," jelas Elisa setelah menghadiri diskusi di Hotel Neo Palma, Palangka Raya, Senin ."Waktu yang diberikan cuma satu bulan, cuma ini tergantung cuaca lagi karena musim hujan menghambat proses pembangunan,” sambungnya.SPPG di perkotaan dapat memproduksi 2.000–3.000 porsi makanan per hari karena penerima manfaatnya banyak, mulai dari anak-anak hingga ibu hamil dan menyusui.Baca juga: Dinkes Balikpapan Minta Dapur Masak MBG Pakai Air Galon, Cegah Kontaminasi BakteriNamun di daerah terpencil, jumlah penerima manfaat lebih sedikit sehingga kapasitas produksi juga lebih rendah.“Saat ini (SPPG untuk wilayah 3T) sudah mulai proses pembangunan. Jadi di desa-desa yang penerima manfaatnya kecil, cuma 200 atau bahkan 20 orang, bisa tetap dapat MBG. Ada satu SPPG nanti di situ,” katanya.Menurut Elisa, kondisi geografis Kalteng yang luas dengan sebaran penduduk yang kecil membuat distribusi MBG kerap terhambat.Wilayah di luar perkotaan terkadang memiliki penerima manfaat yang terpencar, sehingga distribusi dari pusat kota sulit dilakukan.Ia menambahkan bahwa distribusi ke daerah jauh selama ini menghadapi medan darat yang terjal hingga rute sungai. Kehadiran SPPG 3T diharapkan menjadi solusi karena tidak harus memproduksi 3.000 porsi seperti SPPG aglomerasi.“Dengan adanya SPPG 3T ini menjadi solusi. SPPG ini berbeda dengan SPPG aglomerasi yang memproduksi 3.000 MBG, sedangkan SPPG 3T tidak harus memproduksi 3.000 makanan untuk satu dapur,” ujarnya.Baca juga: Temuan Ulat hingga Keracunan MBG di Palangka Raya, BGN Siapkan SanksiSPPG aglomerasi yang berada di pusat kota memiliki ukuran 20x20 meter, sedangkan SPPG 3T lebih kecil, disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat.“Kalau SPPG 3T ini kan kadang ada penerima manfaat yang cuma 50 orang, jadi untuk luas dapurnya 10x15 itu masih diperbolehkan. Terus untuk kendaraannya bebas, bisa menggunakan perahu kecil,” lanjutnya.Elisa juga menyebutkan bahwa penyesuaian harga porsi kemungkinan perlu dilakukan mengingat biaya distribusi ke daerah terpencil dapat lebih besar.“Otomatis akan ada penyesuaian harga. Kalau sudah seperti itu kami akan mengajukan ke pemda terkait dengan Indeks Kemahalan Harga untuk mengetahui harga makanan yang harus dikeluarkan ke daerah-daerah yang lebih spesifik," kata Elisa."Kalau misalnya bahan baku yang dikeluarkan untuk produksi melebihi harga pagu anggaran SPPG yang sudah ditetapkan, maka kami usulkan bahwa daerah itu masuk Indeks Kemahalan Harga,” sambungnya.


(prf/ega)