Infrastruktur Lemah Bisa Jadi Sandungan Motor Listrik di Indonesia

JAKARTA, - Upaya besar Indonesia menggenjot adopsi kendaraan listrik roda dua bisa terhambat bukan oleh teknologinya, melainkan satu masalah klasik, yakni fasilitas yang belum siap.Laporan Rocky Mountain Institute (RMI) menyebut, percepatan elektrifikasi roda dua dan empat sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur pengisian dan penukaran baterai yang merata.Jika jaringan ini tidak berkembang secepat pertumbuhan kendaraan listrik, maka target ambisius pemerintah untuk menghadirkan jutaan kendaraan listrik pada 2030 bisa sulit tercapai.Baca juga: Klaim Bobibos: Minat Investasi Melonjak, Banyak Pelaku Usaha Antusias Bergabung/GARRY LOTULUNG Pengemudi ojek daring mengganti baterai sepeda motor listrik dengan yang sudah penuh terisi di Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) di SPBU Pertamina, Jalan MT Haryono, Jakarta, Senin . Pemerintah Indonesia menargetkan dua juta kendaraan listrik dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia pada 2025 sebagai salah satu upaya untuk menerapkan penggunaan energi terbarukan.Indonesia membutuhkan puluhan ribu stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) dalam beberapa tahun ke depan. Namun perkembangan di lapangan masih tertinggal jauh.RMI memperingatkan bahwa tanpa standardisasi baterai, ekosistem penukaran baterai justru bisa terfragmentasi.Konsumen berpotensi 'berburu' titik swap yang cocok karena format baterai tiap merek tidak selaras. Kondisi ini membuat teknologi yang seharusnya praktis dan cepat justru tidak efisien.Sebaran SPKLU pun masih timpang. Fasilitas pengisian banyak berpusat di kota besar, sementara sebagian besar pengguna motor yang jumlahnya lebih dari 140 juta unit tinggal di kota lapis kedua dan ketiga.Padahal wilayah-wilayah itulah yang paling mengandalkan roda dua sebagai mobilitas harian.Baca juga: Apakah Mobil dengan Bodi Kaleng Selalu Irit BBM?Dok BERKAT CAWAN GROUP Ilustrasi SPKLU. Jawa Barat sedang bersiap untuk ekonomi lebih hijau dari hulu hingga hilir, yakni PLTA hingga SPKLU. RMI menegaskan, keberhasilan elektrifikasi bukan ditentukan oleh murahnya harga kendaraan semata.Hal yang lebih menentukan adalah rasa aman dan nyaman pengguna, keyakinan bahwa mereka bisa mengisi daya kapan pun dibutuhkan tanpa khawatir kehabisan baterai di jalan.Tanpa itu, adopsi kendaraan listrik berisiko stagnan meski minat masyarakat meningkat.Di sisi lain, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan kerangka percepatan pembangunan infrastruktur.Pemerintah RI menargetkan rasio SPKLU mencapai 17:1 pada 2027, dan meningkat menjadi 15:1 pada 2030.Target ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk mempercepat transisi menuju transportasi rendah emisi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak mentah.Baca juga: Kebiasaan Buruk Pengendara yang Bikin Pelek Mobil Cepat RusakKoordinator Standardisasi Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Hanat Hamidi, menyampaikan pemerintah telah merancang roadmap SPKLU lima tahun ke depan, termasuk peningkatan jaringan SPKLU dan SPBKLU sebagai fondasi elektrifikasi nasional.“Standardisasi dan pengujian menjadi elemen penting agar infrastruktur pengisian daya di lapangan aman dan andal,” paparnya.


(prf/ega)