KPK Panggil Anggota DPRD Riau Jadi Saksi Kasus Pemerasan Gubernur Abdul Wahid

JAKARTA, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPRD Suyadi sebagai saksi kasus pemerasan di lingkungan Pemprov Riau yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.“Pemeriksaan dilakukan di BPKP Provinsi Riau,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin .Selain itu, KPK juga memanggil Matnuril selaku Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas LHK Provinsi Riau; Embiyarman selaku Plt. Kadis LHK Prov Riau; dan Iwan Pansa selaku swasta.Meski demikian, Budi belum menyampaikan materi yang akan didalami dari pemeriksaan saksi tersebut.Sebelumnya, KPK menetapkan tiga tersangka terkait kasus pemerasan di lingkungan Pemprov Riau pada Rabu .Baca juga: Pemprov Riau Tepis Isu “Bersih-bersih” Pejabat Warisan Eks Gubernur: Itu Hoaks dan FitnahMereka adalah Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam.Ketiga tersangka selanjutnya dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama yang terhitung sejak 4-23 November 2025 di Rutan Merah Putih dan C1.Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, total uang hasil pemerasan dengan modus jatah preman yang disetor untuk Gubernur Riau Abdul Wahid dari Kepala UPT Dinas PUPR PKPP sebesar Rp 4,05 miliar.Setoran itu dilakukan setelah ada kesepakatan untuk memberikan fee sebesar 5 persen atau Rp 7 miliar untuk Gubernur Riau Abdul Wahid.“Sehingga, total penyerahan pada Juni - November 2025 mencapai Rp 4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp 7 miliar,” kata Johanis di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu .Baca juga: KPK Periksa 3 Juru Masak di Rumah Dinas Gubernur Riau atas Dugaan Perusakan SegelAkibat perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12e dan/atau Pasal 12f dan/atau Pasal 12B UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


(prf/ega)