Kemenimipas Perkuat Ekosistem Kebijakan Publik demi Wujudkan Birokrasi Responsif dan Terukur

Jakarta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimpas) terus memperkuat tata kelola kebijakan publik sebagai bagian dari agenda strategis reformasi birokrasi. Upaya ini diwujudkan melalui audiensi yang dilakukan Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Ida Asep Somara, bersama berbagai pihak pada September hingga Oktober 2025. Ida Asep menjalin diskusi intensif bersama akademisi dan sejumlah lembaga seperti Ombudsman RI, Kementerian PANRB, serta LAN. Ia menilai, penguatan tata kelola kebijakan harus menjadi prioritas agar proses penyusunan kebijakan di lingkungan kementerian berjalan transparan, terstandar, dan didukung data yang valid. Ida Asep menjelaskan sejumlah tantangan utama yang masih harus diperbaiki.AdvertisementMenurutnya, tata kelola kebijakan di lingkungan Kemenimipas masih memerlukan penguatan, terutama untuk mengatasi fragmentasi kebijakan antar unit, integrasi data yang belum optimal, serta pelibatan publik yang masih terbatas.“Kemenimipas harus memiliki standar baku dalam seluruh proses kebijakan agar keputusan yang dihasilkan lebih akurat, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ucapnya.


(prf/ega)