Sawit, Swasembada Energi, dan Pertaruhan Masa Depan Papua

AMBISI swasembada energi kembali dikibarkan sebagai proyek ideologis besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Dalam pernyataannya yang viral, Prabowo mendorong penanaman sawit di Papua untuk menghasilkan bahan bakar minyak.Di hadapan publik, gagasan ini dibungkus dengan narasi patriotisme ekonomi: mengakhiri impor, menyelamatkan ratusan triliun rupiah devisa, dan membangun kemandirian nasional.Sekilas, argumen tersebut terdengar rasional dan menggugah, seolah menawarkan jalan cepat keluar dari ketergantungan energi yang selama ini membebani negara.Namun, di balik retorika heroik itu, tersimpan logika lama yang berbahaya. Swasembada energi direduksi menjadi persoalan teknis substitusi impor, sementara dimensi ekologis dan sosial dipinggirkan.Cara pandang semacam ini mengulang keyakinan usang bahwa krisis nasional dapat diselesaikan dengan membuka lahan baru, tanpa belajar dari kegagalan ekologis di masa lalu.Energi, dalam kerangka ini, tidak lagi dipahami sebagai kebijakan publik yang kompleks, melainkan sebagai alat pembuktian ideologi kekuasaan.Baca juga: Menguras Hutan Lalu Berkhotbah tentang PembangunanBagi Papua, pernyataan tersebut bukan sekadar wacana pembangunan, melainkan sinyal ancaman yang nyata.Sejarah panjang eksploitasi sumber daya di Indonesia menunjukkan pola yang konsisten: ketika pusat membutuhkan energi, pangan, atau devisa, maka wilayah pinggiran dianggap sah untuk dikorbankan.Sumatera dan Kalimantan telah membayar harga mahal melalui deforestasi dan krisis lingkungan berkepanjangan. Kini, ketika luka ekologis itu belum sembuh, Papua kembali ditunjuk sebagai medan baru ambisi negara.Dalam kerangka ideologis Prabowo, swasembada energi ditempatkan sebagai proyek kedaulatan negara yang nyaris tak boleh digugat. Kritik terhadapnya kerap diposisikan sebagai sikap anti-nasional atau anti-pembangunan.Inilah problem dasarnya: energi tidak lagi diperlakukan sebagai persoalan kebijakan publik yang rasional dan terbuka untuk diuji, melainkan sebagai doktrin politik yang harus diterima.Logika yang dibangun sangat reduksionis. Impor BBM dianggap sebagai sumber utama kelemahan ekonomi nasional, sehingga solusi yang ditawarkan adalah menggantinya dengan biodiesel sawit dalam skala masif.Padahal, krisis energi Indonesia tidak hanya soal impor, melainkan soal ketergantungan pada sumber energi kotor, tata kelola yang timpang, serta dominasi segelintir korporasi dalam rantai pasok energi.Menjawab problem struktural ini dengan menanam sawit di Papua adalah jalan pintas yang ideologis, bukan solusi strategis.


(prf/ega)