Seorang Sertu di Kodam XV Pattimura Terlibat Calo Rekrutmen Prajurit TNI, Jalani Proses Hukum

AMBON, - Seorang anggota TNI dari Kodam XV Pattimura, Sertu ER diduga terlibat dalam aksi penipuan pada proses rekrutmen calon prajurit TNI. Kepala Penerangan Kodam XV Pattimura Kolonel Inf Heri Krisdianto menegaskan, saat ini Sertu SS tengah menjalani pemeriksaan oleh Staf Intelijen Kodam XV Pattimura sesuai prosedur hukum yang berlaku.Heri -dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin , juga mengklarifikasi adanya pemberitaan yang menyebut seorang perwira TNI berpangkat kapten ikut terlibat dalam kasus tersebut.Baca juga: IPK di Bawah 3,00 Bisa Daftar Rekrutmen TNI AD 2025, Ini Syarat Lengkapnya"Perlu kami klarifikasi bahwa oknum berinisial Kapten SS bukanlah anggota organik Kodam XV Pattimura, yang bersangkutan bertugas di wilayah Papua," ungkap Heri.Heri menegaskan, Kodam XV Pattimura menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Sehingga, dia memastikan penanganan kasus tersebut akan berjalan sesuai prosedur dan tidak akan diintervensi.“Setiap oknum yang terbukti melanggar akan diproses secara tegas tanpa pandang bulu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas dia.Terkait kasus ini, Heri lalu mengimbau kepada seluruh pihak yang merasa telah dirugikan untuk segera melapor ke pihak berwenang, dalam hal ini polisi militer.Baca juga: Syarat Tinggi-Usia Calon Prajurit TNI AD Dilonggarkan, Wapang: Kami Butuh Banyak Pasukan“Hal ini penting untuk mempercepat proses penegakan hukum, mengingat dugaan kejadian ini telah berlangsung sejak Mei 2025,” kata dia.Menurut dia, langkah proaktif dari para korban untuk melaporkan kasus ini akan sangat membantu aparat dalam mengungkap jaringan dan modus operandi praktik penipuan dan calo ini.Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan bujuk rayu oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menjanjikan kelulusan dalam proses rekrutmen calon anggota TNI."Praktik seperti ini adalah penipuan murni dan bukan kebijakan resmi TNI,” tegas dia. 


(prf/ega)