Tenaga Fasilitator Bedah Rumah Kini Bisa Cek Progres Lewat HP

JAKARTA, - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan sistem untuk memudahkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) melakukan verifikasi, monitoring, dan mencatat progres Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat.Dengan demikian, mereka bisa menggunakannya lewat ponsel.Baca juga: Ada Usulan, Renovasi dan Bangun Rumah Bisa Pakai KPR Subsidi"Dan nanti itu akan masuk ke dalam dashboard MyPKP kita. Jadi foto-fotonya ada di sana semua. Progresnya pun ada di sana (pembangunan BSPS)," tutur Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur, Jakarta, Selasa .Namun demikian, e-BSPS tidak dapat diakses oleh masyarakat."Oh enggak, enggak bisa. Kalau semuanya bisa nanti ya malah ramai nanti," tambah Fitrah menjelaskan.Tahun depan, Kementerian PKP akan melakukan bedah rumah untuk 400.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) lewat BSPS.Anggaran yang dikeluarkan untuk program bedah rumah tersebut adalah sebesar Rp 8,9 triliun."Anggaran BSPS di tahun 2026 meningkat signifikan dibanding tahun 2025. Jika sebelumnya Rp 1,02 triliun untuk 45.073 unit, tahun depan naik 773,5 persen menjadi Rp 8,9 triliun untuk 400.000 unit," kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis .Sementara Kementerian PKP mendapatkan total pagu anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp 10,89 triliun.Kementerian PKP juga akan membangun rumah susun (rusun) dengan anggaran Rp 375,32 miliar untuk pembangunan 796 unit atau 21 tower.Kemudian, akan dilakukan pembangunan rumah khusus dengan alokasi anggaran sebesar Rp 249,43 miliar untuk 654 unit, termasuk penanganan pasca-bencana dan penyediaan cadangan panel Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).Baca juga: 400.000 Rumah Tak Layak Huni Dibedah Tahun Depan, Butuh Rp 8,9 TriliunAlokasi juga diperuntukkan untuk bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) rumah umum dengan alokasi Rp 29,08 miliar untuk 2.007 unit di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan. Sedangkan alokasi untuk Penanganan Permukiman Kumuh & Sanitasi sebesar Rp 155,85 miliar untuk target 225 hektar di 15 lokasi dan pemenuhan sanitasi 3.000 unit rumah."BSPS akan menjadi program andalan untuk mengurangi backlog perumahan yang saat ini tercatat sekitar 9,9 juta unit. Sementara program lain tetap berjalan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman lebih merata dan berkelanjutan," tandas Ara.


(prf/ega)