Pejabat dan Istri di Pemprov Sultra Dibimtek KPK: Hidup Mewah Itu Penyebab Korupsi

KENDARI, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada para pejabat di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) beserta istrinya soal hidup mewah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi.Hal itu disampaikan KPK dalam bimbingan teknis (Bimtek) di Aula Bahteramas kantor Gubernur Sultra, Selasa . Acara itu juga dihadiri istri para pejabat.Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Friesmount Wongso mengungkapkan bahwa pencegahan korupsi seharusnya dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga.Sebab, menurut dia, keluarga memiliki peran penting sebagai benteng pertama dalam membentuk karakter berintegritas, terutama bagi mereka yang memegang jabatan publik.“Kami ingin pasangan pejabat dan anggota keluarga memahami, mengenali, dan berani berkata ‘tidak’ terhadap segala bentuk korupsi,” katanya kepada sejumlah awak media usai membuka bimtek.Baca juga: Tinjau Markas Baru Batalyon 823 Raja Wakaka Sultra, Menhan: Prajurit Jangan Sakiti Hati RakyatWongso menjelaskan bahwa KPK ingin setiap keluarga memahami tanda-tanda potensi penyimpangan, dan jika ada penerimaan harta yang tidak wajar, keluarga bisa menjadi pengingat agar tidak terjerumus.Wongso menerangkan bahwa selama ini perempuan atau istri menjadi tameng terjadinya korupsi baik di daerah maupun pusat.Catatan KPK ada sekitar 8 persen perempuan terlibat kasus korupsi. Kasus korupsi juga banyak didorong dari kaum perempuan, namun perempuan juga mempunyai peran penting membangun nilai integritas."Perempuan mempunyai kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anaknya. Istri yang hidup mewah itu salah satu penyebab terjadinya korupsi. Jadi ini menjadi bagian pengingat bagi para istri pejabat di daerah," ujarnya.Baca juga: Diduga Korupsi Anggaran BBM, Dua Eks Kepala Badan Penghubung Sultra Ditahan“Kami ingin setiap keluarga memahami tanda-tanda potensi penyimpangan. Misalnya, jika ada penerimaan harta yang tidak wajar, keluarga bisa menjadi pengingat agar tidak terjerumus,” imbuhnya.Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat budaya antikorupsi dari level tertinggi hingga akar rumput.Ia menyampaikan program ini akan dimulai dari provinsi, kemudian diteruskan ke 17 kabupaten dan kota. "Kalau keluarga memahami integritas, maka nilai itu akan terbawa ke lingkungan kerja,” tambahnya.Baca juga: Jelang Muktamar X, DPW PPP Sultra Dukung Mardiono Jadi KetumSelain itu, ia mengatakan, sanksi sosial akibat perilaku korup jauh lebih berat daripada sanksi hukum.Karena itu, kesadaran moral dan nilai-nilai Pancasila perlu terus diperkuat dalam kehidupan sehari-hari.“Ketika seseorang melakukan korupsi, bukan hanya dia yang menanggung akibatnya, tetapi juga keluarganya. Karena itu, penting menanamkan pemahaman bahwa kejujuran adalah warisan terbaik bagi anak-anak kita,” katanya.


(prf/ega)