JAKARTA, - Rencana pemerintah menaikkan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50 menuai sorotan dari petani sawit.Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) mengingatkan, kebijakan tersebut berpotensi menekan petani dan merusak ekosistem sawit nasional jika dibarengi kenaikan pungutan ekspor (PE) pada 2026.Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menilai kebijakan biodiesel sejatinya dirancang sebagai instrumen stabilisasi pasar, bukan menjadi program yang terlalu dominan hingga membebani sektor hulu.Baca juga: POPSI: Kenaikan PE Sawit demi B50 Ancam Petani dan Ekosistem SawitDok. Berry Subhan Putra/Kompas.com Ilustrasi kelapa sawit. Negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia.Menurutnya, jika mandatori B50 dipaksakan sementara sumber pendanaan masih bertumpu pada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), maka petani sawit akan kembali menjadi pihak dirugikan."Karena itu mendesain kebijakan biodiesel hingga sangat dominan adalah sesuatu yang keliru. Jika B50 tetap dipaksakan sementara sumber pendanaannya bertumpu pada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), maka yang akan dikorbankankan adalah petani sawit,’’ ujar Mansuetus Darto dalam keterangan tertulisnya, Selasa .Ia menjelaskan, kenaikan pungutan ekspor akan berdampak langsung pada daya saing sawit Indonesia di pasar global karena menambah harga ekspor, terutama komponen cost, insurance, and freight (CIF).Dampaknya tak berhenti di situ. Dana BPDP yang seharusnya dialokasikan untuk peremajaan sawit rakyat, peningkatan produktivitas, penguatan sumber daya manusia, hingga dukungan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) terancam terpinggirkan.Baca juga: B50 Masuk Tahap Uji Jalan Desember 2025, ESDM Pakai 2 Jenis SolarSaat ini, pungutan ekspor sawit berada di kisaran 75 dollar AS hingga 95 dollar AS per ton, bergantung pada harga CPO internasional.Di sisi lain, harga biosolar berbasis sawit dinilai masih tinggi sehingga memerlukan dana BPDP untuk menutup selisih dengan harga solar impor.Dok. Pertamina Ilustrasi solar subsidiPOPSI mencatat, cadangan dana BPDP terus terkuras, sementara banyak program petani tersendat dan diperkirakan bisa habis pada pertengahan 2026.“POPSI mengingatkan bahwa dana BPDP sudah terkuras banyak, program untuk petani banyak tersendat dan akan habis pada pertengahan 2026. Pemerintah kemudian berancang-ancang menaikkan PE dan tentu akan berdampak langsung pada harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat Petani,” paparnya.Baca juga: Rencana B50 dan Permintaan Malaysia Dorong Kenaikan Harga CPOBerdasarkan studi Serikat Petani Kelapa Sawit pada 2018, setiap kenaikan pungutan ekspor sebesar 50 dollar AS per ton berkontribusi pada penurunan harga TBS sekitar Rp 435 per kilogram.Artinya, setiap tambahan beban pungutan akan langsung menggerus pendapatan petani sawit.Lebih jauh, POPSI memastikan petani tidak menolak program biodiesel. Namun mereka menuntut desain kebijakan yang lebih adil, realistis, dan berkelanjutan.Salah satu opsi yang diusulkan adalah subsidi biodiesel yang lebih terarah, khususnya untuk sektor Public Service Obligation (PSO), dengan batas subsidi maksimal sekitar Rp 4.000 per liter.Baca juga: Menteri Bahlil Pastikan Program Biodiesel B50 Tak Ganggu Pasokan Minyak Goreng
(prf/ega)
POPSI Wanti-wanti B50: Pungutan Ekspor Naik, Petani Sawit Terancam
2026-01-11 03:25:52
Berita Lainnya
Berita Terpopuler
| 2026-01-11 03:49
| 2026-01-11 02:36
| 2026-01-11 02:19
| 2026-01-11 02:00
| 2026-01-11 01:23










































