Empowering Local People, Strategi Kementrans Percepat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan

JAKARTA, - Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia (Kementrans) sedang merancang sebuah paradigma baru yang mengubah total makna transmigrasi pada era modern.Jika sebelumnya transmigrasi identik dengan pemindahan penduduk antar wilayah, kini fokusnya bergeser menjadi "Ekspedisi Patriot", sebuah program pengiriman Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dari seluruh Indonesia untuk memberdayakan dan mengentaskan kemiskinan masyarakat lokal, termasuk di wilayah Papua.Baca juga: Kementrans Monitoring Kawasan Transmigrasi Terdampak Banjir SumateraMenteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Surayanagara, menjelaskan, program ini adalah kunci untuk mencapai target ambisius Zero Poverty atau nol kemiskinan secepatnya di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan."Inti dari strategi ini adalah menyuntikkan SDM berkualitas, teknologi, dan modal ke komunitas lokal, alih-alih merelokasi penduduk," ujar Iftitah kepada Kompas.com, Selasa .Ekspedisi Patriot adalah inisiatif yang dirancang untuk mengatasi akar masalah kemiskinan di wilayah Papua, kekurangan modal, teknologi, dan akses off-taker (pembeli hasil panen).Iftitah menjelaskan, fokus utama program ini adalah mendatangkan manusia unggul untuk melakukan transfer pengetahuan secara langsung.SDM unggul ini akan mendampingi masyarakat lokal, mengawinkan potensi mereka dengan dunia usaha dan akademisi (kampus).Baca juga: Transmigrasi Bisa Bikin Anak Muda Jadi Konglomerat, Bagaimana Caranya?Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas pendidikan dan keterampilan kerja masyarakat asli Papua.Di Papua Selatan, contohnya, potensi sumber daya tidak terbatas pada padi, tetapi juga ikan, sagu, hingga sawit."Nah, kedatangan investor, seperti investor kelapa dari China, harus didampingi oleh SDM lokal yang unggul, menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh penduduk Papua sendiri," terang Iftitah.Untuk memastikan integrasi dan komitmen, program beasiswa pendidikan bagi para patriot diatur dengan pola pengabdian langsung kepada masyarakat, yang menjamin interaksi dan transfer ilmu terjadi di lapangan.Baca juga: Akhirnya, 7.000 Bidang Tanah Kawasan Transmigrasi Sudah Bersertifikat"Kementrans tengah menghitung berapa nilai beasiswa yang akan didapatkan oleh para patriot yang akan mengabdi di daerah-daerah sasaran," imbuh Iftitah.Selain itu, Kementrans juga bergerak cepat menata ulang kerangka regulasi untuk mendukung ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan guna mempercepat pelaksanaan program.Saat ini, perizinan pemanfaatan lahan transmigrasi dinilai belum optimal dan kurang menguntungkan bagi dunia usaha.Baca juga: Anggit Bima Wicaksana, Patriot Transmigrasi Gugur di FakfakUntuk itu, pihaknya terus berupaya melakukan revisi atas Undang-Undang (UU) Transmigrasi Nomor 29 Tahun 2009 yang mengubah UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian yang saat ini tengah digodok.


(prf/ega)