Bencana Hidrometeorologi Meningkat, Sistem Transportasi dan Logistik Dinilai Perlu Berubah

– Kenaikan frekuensi bencana hidrometeorologi akibat krisis iklim dan kondisi geografis dinilai harus menjadi alarm bagi Indonesia untuk membangun sektor transportasi dan logistik yang berorientasi ketahanan atau *resilience-oriented system*.Sektor ini semestinya tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi dalam kondisi normal, tetapi juga menjadi penyangga utama saat terjadi bencana. Tanpa sistem yang tangguh, transportasi dan logistik justru berpotensi menjadi sumber kerentanan yang memperparah gangguan rantai pasok.Guru Besar Manajemen Logistik dan Rantai Pasok Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Kuncoro Harto Widodo, mengatakan sektor transportasi dan logistik harus mampu bertransformasi dari sekadar infrastruktur pendukung menjadi bagian dari solusi kebencanaan.Baca juga: Bencana Makin Parah, Kebijakan Energi Indonesia Dinilai Tak Menjawab Krisis Iklim“Sebisa mungkin sektor transportasi dan logistik itu bukan menjadi sumber kerentanan, tetapi justru membantu menyelesaikan persoalan bencana. Memang tidak mudah dalam kondisi darurat,” ujar Kuncoro dalam sebuah webinar, Selasa .Menurut dia, perkembangan teknologi membuka peluang besar bagi sektor transportasi dan logistik untuk lebih adaptif, baik dalam konteks komersial maupun non-komersial.Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi artificial intelligence (AI) yang memungkinkan sistem logistik tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif.AI, kata Kuncoro, dapat dimanfaatkan untuk memprediksi potensi bencana, mengidentifikasi titik rawan, serta merancang jalur distribusi alternatif sebelum gangguan terjadi.Hal ini menjadi krusial, terutama di wilayah Sumatera yang memiliki tingkat risiko banjir tertinggi dibandingkan jenis bencana lainnya.“Banjir masih menjadi risiko dominan di Sumatera, jauh di atas longsor, gempa bumi, tsunami, gelombang pasang, maupun gunung berapi. Karena itu, pembangunan transportasi dan logistik di Sumatera harus dirancang untuk memitigasi risiko banjir,” ujarnya.Ia menekankan pentingnya penataan infrastruktur, tata kelola, serta desain sistem logistik yang matang agar mampu menghadapi risiko bencana di masa depan.Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berdampak langsung pada simpul dan jaringan transportasi di wilayah tersebut. Akibatnya, distribusi pangan dan energi turut terganggu.Untuk penanganan jangka pendek, Kuncoro menilai langkah seperti pembersihan jalan akibat longsor dan pembangunan jembatan sementara dapat dilakukan. Namun, dalam jangka panjang diperlukan peningkatan status jalur alternatif agar setara dengan jalur utama, penguatan jembatan permanen, serta rekonstruksi jalan yang terdampak banjir.Meski demikian, ia mengakui masih terdapat kendala koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perbedaan persepsi terkait skala bencana kerap memengaruhi besaran dan kecepatan bantuan yang diterima masyarakat.“Diperlukan pembagian peran yang jelas dan penyamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk penguatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga, swasta, relawan, hingga lembaga swadaya masyarakat,” kata Kuncoro.Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Bidang Pangan, Nani Hendiarti, mengungkapkan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 24.000 ton untuk tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera.Baca juga: Indonesia Rawan Bencana, Penanaman Pohon Rakus Air Jadi Langkah MitigasiNamun, hingga saat ini baru sekitar 10.000 ton yang berhasil disalurkan akibat kendala distribusi.“Bantuan pangan sebenarnya sudah disiapkan, tetapi belum bisa terdistribusi secara optimal,” ujar Nani dalam webinar yang sama.Ia menjelaskan, terputusnya jembatan dan jalur transportasi menuju sejumlah wilayah terisolasi menjadi hambatan utama penyaluran bantuan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya sistem logistik yang lebih tangguh dan fleksibel dalam menghadapi bencana.“Jika jalur utama terputus, pangan seharusnya bisa langsung dimanfaatkan melalui lembaga pangan masyarakat di desa-desa terdampak,” kata Nani.


(prf/ega)