Ilusi Jokowi di Forum Bloomberg

PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tampil sebagai pembicara penutup dalam Bloomberg New Economy Forum (BNEF) pada 21 November 2025, di Singapura, dengan tema “Thriving in an Age of Extremes.”Dalam pidatonya, yang disampaikan dalam bahasa Inggris, Jokowi menonjolkan pembangunan infrastruktur, transformasi digital, dan visi Indonesia menuju “ekonomi cerdas.”Bagi banyak kalangan di dalam negeri, kehadiran Jokowi di forum berskala global ini dianggap sebagai bukti pengakuan dunia atas prestasi ekonominya.Persepsi ini semakin diperkuat sejak Bloomberg New Economy menunjuk Jokowi sebagai anggota Dewan Penasihat Global pada 9 April 2025.Ini memosisikannya sebagai representasi negara berkembang yang dianggap berhasil menjaga stabilitas politik sekaligus mendorong pembangunan fisik dan digitalisasi.Selain Joko Widodo, dewan ini beranggotakan 21 tokoh dunia dari berbagai sektor—pemerintahan, bisnis, dan organisasi multilateral—yang dipilih bukan hanya karena posisi formal, tetapi karena pengaruh geopolitik dan nilai simboliknya dalam arsitektur ekonomi global.Di antara mereka terdapat Gina Raimondo (mantan Menteri Perdagangan Amerika Serikat), Mario Draghi (mantan Perdana Menteri Italia sekaligus mantan Presiden Bank Sentral Eropa), Ngozi Okonjo-Iweala (Direktur Jenderal WTO), Kristalina Georgieva (Direktur Pelaksana IMF), serta Zhou Xiaochuan (mantan Gubernur Bank Sentral China).Baca juga: Putusan MK dan Masa Depan IKNKomposisi ini memperlihatkan bahwa forum tersebut menghimpun aktor-aktor kunci yang mewakili kepentingan negara besar, institusi keuangan global, serta poros ekonomi dunia, bukan figur publik yang diuji melalui evaluasi akademik maupun mandat demokrasi.Dalam konstruksi narasi internasional, Jokowi diposisikan sebagai wajah “Global South” yang dianggap mampu menjembatani Asia Tenggara dengan jaringan modal internasional.Ia ditempatkan sebagai simbol negara berkembang yang berhasil bertahan dalam ketidakpastian geopolitik dengan memadukan pembangunan fisik dan transformasi digital.Narasi ini sejalan dengan agenda Bloomberg yang menekankan teknologi, urbanisasi, dan transformasi ekonomi sebagai respons terhadap era instabilitas global.Namun, representasi ini tidak bebas kepentingan; ia sarat kalkulasi politik dan diplomasi ekonomi.Panggung internasional semacam ini bukan hanya forum komunikasi publik, tetapi juga instrumen legitimasi global yang dapat memperkuat daya tawar politik individu yang tampil di atasnya.Jokowi, dengan retorika “pembangunan infrastruktur” dan “transformasi digital”, berfungsi sebagai etalase negara berkembang yang kompatibel dengan logika pasar.Di mata Bloomberg, ia membawa narasi yang mudah dikomodifikasi: QRIS sebagai simbol digitalisasi finansial, hilirisasi sebagai industrialisasi pragmatis, dan proyek infrastruktur sebagai bukti stabilitas kebijakan.Bloomberg tidak menilai apakah pertumbuhan tersebut adil, inklusif, atau berkelanjutan; yang dinilai adalah keberadaan narasi pertumbuhan itu sendiri, terutama narasi yang dapat menenangkan investor global.Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dan Jokowi masih memegang pengaruh dominan dalam transisi kekuasaan, baik secara politik maupun struktural.Bloomberg memiliki insentif untuk mempertahankan akses terhadap elite pengambil keputusan di kawasan ini, dan Jokowi merupakan pintu masuk yang aman serta mudah dibaca oleh pasar internasional.Legitimasi yang diberikan bukan bersifat moral, tetapi transaksional: Jokowi tidak hanya hadir sebagai individu, tetapi sebagai akses dan representasi.Baca juga: Benang Kusut Persoalan PPPK Jadi PNSPersoalannya, forum seperti Bloomberg tidak beroperasi berdasarkan nilai publik, etika demokrasi, atau kesejahteraan rakyat. Ia beroperasi dalam kerangka kalkulasi pasar, di mana pemimpin dihargai bukan karena dampak kebijakannya bagi warga negara, tetapi karena kemampuannya menyediakan stabilitas yang dapat dieksploitasi oleh modal global.Kapital global tidak menilai negara dari seberapa demokratis ia berdiri, seberapa aman warganya bersuara, atau seberapa merata kekayaan dibagikan. Kapital global hanya memiliki satu ukuran moral: apakah negara itu aman bagi modal.Segala hal lain—hak asasi manusia, ruang sipil, partisipasi politik—jatuh menjadi ornamen kosmetik yang dapat dirayakan atau dihapus tergantung kebutuhan investasi.Karena itu, dalam perbincangan geopolitik, demokrasi bukan lagi cita-cita; ia direduksi menjadi sinonim dari stabilitas. Selama pemerintah tidak mengganggu arus modal, ia disebut berhasil, meskipun kekuasaan dijalankan melalui pengekangan rakyatnya sendiri.Di bawah logika ini, negara demokratis yang penuh kritik publik dan protes warga dapat dicap sebagai tidak stabil, sementara rezim otoriter yang menutup mulut rakyat justru dipuji sebagai ramah investor.Lihat daftar figur yang dirayakan panggung global: Xi Jinping, Mohammed bin Salman, Narendra Modi, dan kini Joko Widodo.


(prf/ega)