MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Detik Network
Home

Dirut KCI Asdo Artriviyanto Dicopot, Manajemen Bantah Terkait Kasus Tumbler

2026-02-04 06:50:54
Dirut KCI Asdo Artriviyanto Dicopot, Manajemen Bantah Terkait Kasus Tumbler
JAKARTA, - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter melakukan pergantian pimpinan di tengah ramainya isu 'penumpang kehilangan tumbler'.Asdo Artriviyanto dicopot dari jabatan Direktur Utama (Dirut) KAI Commuter, dan digantikan oleh Mochamad Purnomosidi. Adapun Mochamad Purnomosidi sebelumnya merupakan Executive Vice President di LRT Jabodebek."Betul, per hari ini (pergantiannya)," ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis .Baca juga: KCI Diminta Perbaiki Komunikasi Internal Usai Isu Pegawai Dipecat gara-gara Tumbler TukuSelain posisi pucuk pimpinan, pergantian juga terjadi pada dua jabatan direksi lainnya.Pemegang saham mencopot Broel Rizal dari posisi Direktur Operasi dan Pemasaran, dan digantikan oleh Heri Siswanto.Kemudian Rahim Ramdhani diberhentikan dari posisi Direktur Keuangan dan Administrasi, digantikan oleh Nugroho Dwi Sasongko.Kendati pergantian ini terjadi di tengah panasnya isu 'penumpang kehilangan tumbler', Karina menegaskan bahwa keduanya tidak saling berkaitan.Baca juga: KCI Tambah 45 Perjalanan KRL saat Malam Tahun BaruIa bilang, pergantian manajemen perusahaan di tingkat direksi merupakan hal yang umum dan rutin dilakukan."Perlu kami sampaikan bahwa penggantian direksi tersebut tidak ada kaitan sama sekali dengan masalah tumbler. Hanya rotasi rutin saja," ucap Karina.


(prf/ega)

Berita Lainnya

Berita Terpopuler

#4

Lebih lanjut, Purwadi menyampaikan arahan terkait reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat.Birokrasi juga diminta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran.“Sebab, tanpa integritas, tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik,” ungkapnya. Baca juga: Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSNPerlu diketahui, mulai 2023, Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga.Sampai saat ini, penilaian tersebut diperluas pada 19 kementerian/lembaga (K/L) dan lima pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung (MA).Purwadi juga memberikan apresiasi kepada MA yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.Dia menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh, dan semakin berdampak.Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GNPertama, pembangunan zona integritas harus terus diperluas. Kedua, pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.Prestasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.“Saya berharap, upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya. Baca juga: Target Penempatan 500.000 PMI pada 2026, Menteri PANRB Siap Dukung Penguatan Kelembagaan Kementerian P2MI

| 2026-02-04 06:31
Lihat Selengkapnya