Seskab Teddy: Data Akurat Jadi Fondasi Pemerintah Buat Kebijakan

Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan, kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selalu berdasarkan data yang akurat. Menurut dia, keberhasilan suatu kebijakan pemerintah sangat bergantung pada keakuratan data."Di balik kebijakan yang tepat, pasti ada data yang akurat," kata Teddy saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Jakarta, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis .Dia memastikan keakuratan data sosial ekonomi menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Kehadiran itu juga menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat dalam memastikan integrasi data berjalan konsisten dan dapat diandalkan di seluruh daerah.Advertisement"Dalam pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, data menjadi fondasi untuk pembuatan sekaligus implementasi kebijakan. Percuma ada kebijakan jika tidak menggunakan data yang akurat," jelasnya.Lebih lanjut, Teddy menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap integrasi data nasional melalui sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik.Sistem ini merupakan langkah pertama dalam sejarah bangsa di mana seluruh data sosial ekonomi dikumpulkan dan disatukan dalam satu sistem terpadu."Kini, untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa, seluruh data sosial ekonomi telah dikumpulkan menjadi satu di BPS, yaitu melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Satu data, satu acuan, satu referensi bersama," tutur Teddy.Dia mengingatkan seluruh Kepala Dinas Sosial serta Kepala BPS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar menjaga validitas data DTSEN. Hal ini agar program-program pemerintah tepat sasaran kepada penerima manfaat yang membutuhkan."Agar program dan bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Tidak boleh lagi ada data yang salah, tidak boleh ada yang terlewat, tidak ada lagi warga yang harusnya berhak menerima bantuan namun tidak terdata," ujar dia. 


(prf/ega)