Rencana Pungutan Asrama Rp 2,6 Juta di SMAN 10 Samarinda Batal, Wali Murid Lega

SAMARINDA, — Masalah rencana pungutan biaya asrama di SMAN 10 Samarinda senilai Rp 2,6 juta akhirnya terselesaikan. Wali murid tak dibebani membayar.Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan memastikan bahwa pembiayaan asrama tidak lagi dibebankan kepada orang tua siswa, menyusul keputusan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kaltim, Dinas Pendidikan, dan pihak sekolah.Kepala Asrama SMAN 10 Samarinda, Abdul Rais Thamrin, menjelaskan bahwa saat ini seluruh biaya kebutuhan asrama ditanggung melalui beasiswa stimulan dari Dinas Pendidikan sebesar Rp1.560.000 per siswa setiap bulan.Skema ini menggantikan rencana pungutan Rp2,6 juta yang sempat memicu keresahan orang tua.“Hasilnya tetap sama, pembiayaan asrama menggunakan beasiswa stimulan dari Dinas Pendidikan. Jadi tidak ada beban tambahan bagi orang tua,” ujar Abdul Rais saat ditemui, Rabu .Baca juga: Kebakaran 1 Jam di Perumahan Guru Samarinda, Tiga Posko Pemadam DiterjunkanNamun, ia tak menampik bahwa ke depan bisa saja ada perubahan mekanisme anggaran sesuai kebijakan pemerintah daerah.“Kalau ada penyesuaian anggaran, tetap tanggung jawab Dinas Pendidikan. Kami di sekolah hanya menyesuaikan pengeluaran sesuai besaran beasiswa yang ditetapkan,” tambahnya.Menurut Abdul Rais, biaya asrama semula mencakup berbagai kebutuhan seperti makan tiga kali sehari, laundry, listrik, air, hingga pembinaan karakter.Karena belum adanya Surat Keputusan (SK) penetapan sekolah unggulan dari Pemprov, pengelola asrama sempat berstatus seperti sekolah berasrama biasa, sehingga timbul kebutuhan biaya mandiri.“Dulu sebelum ditetapkan sebagai sekolah unggulan, memang asrama kita berbayar. Tapi setelah ada program gratis dari Pemprov, pembiayaan itu dialihkan ke pemerintah,” jelasnya.Baca juga: Polisi Akan Bongkar Kuburan Anak 12 Tahun di Samarinda, Diduga Tewas Dianiaya TemanIa menambahkan, saat ini terdapat sekitar 300 siswa yang tinggal di dua kompleks asrama, masing-masing di kampus A (Anasisworo) dan Education Center.Dari jumlah itu, sebagian siswa berasal dari luar daerah dan sempat dikenakan biaya Rp2,6 juta per bulan sejak Juni hingga Desember 2025.“Untuk tahun depan, rencana pembiayaan masih menunggu keputusan dari Dinas Pendidikan,” ujarnya.Arif Rahman, salah satu wali murid mengaku lega atas keputusan DPRD dan Dinas Pendidikan yang membatalkan pungutan asrama.Menurutnya, para orang tua sempat kaget ketika sekolah mengeluarkan surat edaran soal kewajiban membayar biaya asrama, padahal sebelumnya dijanjikan sekolah gratis.


(prf/ega)