2 Lembaga PBB Disebut Sudah Terima Surat Pemprov Aceh Terkait Bantuan Bencana

BANDA ACEH, - Dua lembaga resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan Unicef disebut telah menerima surat dari Pemerintah Aceh terkait permintaan bantuan penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh. Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Sara Ferrer Olivella, mengatakan, UNDP telah menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada Minggu, 14 Desember 2025."Saat ini, UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat yang terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini (early recovery)," katanya saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin malam. Sara menyebutkan, Unicef Indonesia juga telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta melalui koordinasi dengan otoritas terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas, di mana Unicef dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah.Baca juga: Pemprov Aceh Surati 2 Lembaga PBB, Minta Bantuan Tangani Bencana Aceh"Unicef menyampaikan simpati yang mendalam kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," ujarnya. Menurut Sarra, sejak awal terjadinya banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Unicef bersama dengan badan-badan PBB lainnya telah bekerja secara erat dengan pemerintah di tingkat nasional dan subnasional serta para mitra dalam mendukung upaya respons darurat.Tim Unicef di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak."Unicef tetap berkomitmen penuh dan siap memberikan dukungan lebih lanjut terhadap respons yang dipimpin oleh pemerintah, melalui koordinasi yang erat dengan otoritas terkait," tuturnya. PBB di Indonesia terus memantau situasi secara saksama dan tetap terlibat aktif bersama Pemerintah Indonesia dalam mengawal respons darurat di provinsi terdampak.Baca juga: Pemprov Aceh Minta Bantuan PBB, Mendagri: Kami PelajariDi lapangan, PBB telah mendukung upaya pemerintah melalui bantuan teknis sesuai dengan mandat program-program yang tengah berlangsung di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta bantuan di tingkat nasional melalui kementerian terkait."PBB siap untuk memperkuat dukungan tersebut dengan terus bekerja sama secara erat dengan pemerintah," tuturnya.Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menyurati dua lembaga resmi PBB, yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan Unicef agar membantu penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh."Secara khusus Pemerintah Aceh resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan Unicef," kata Jubir Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, dalam keterangan tertulisnya, Minggu .MTA menyebutkan, selain telah menyurati dua lembaga tersebut saat ini juga tercatat sekitar 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya sudah berada di Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional."Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini," katanya.Adapun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan akan mempelajari permintaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemprov Aceh telah menyurati dua lembaga resmi PBB, yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan Unicef agar membantu penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh. "Nanti kita pelajari," kata Mendagri Tito singkat di Kompleks Istana, Jakarta, Senin .


(prf/ega)