Saat Negara Minta Dipahami: Komunikasi Kekuasaan di Tengah Bencana

BENCANA selalu menghadirkan dua jenis krisis sekaligus: krisis kemanusiaan dan krisis kepercayaan.Ketika banjir, longsor, dan kerusakan infrastruktur melanda berbagai wilayah di Sumatera, penderitaan warga menjadi kenyataan paling nyata.Namun, bersamaan dengan itu, muncul pula krisis lain yang tak kalah serius: bagaimana negara berbicara kepada warganya di saat darurat, dan bagaimana kekuasaan merespons kritik yang lahir dari pengalaman konkret masyarakat terdampak.Dalam beberapa hari terakhir, publik mencermati pernyataan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Teddy Indra Wijaya yang meminta masyarakat “memahami” bahwa pemerintah sudah bekerja sejak hari pertama dalam menangani bencana.Pernyataan ini diperkuat Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang menegaskan bahwa prajurit TNI bekerja siang dan malam, bahkan dengan risiko kehilangan nyawa.Kritik dan pemberitaan negatif dinilai tidak adil dan berpotensi melemahkan semangat di lapangan.Secara normatif, tidak ada yang keliru dari pernyataan tersebut. Negara memang wajib hadir. Aparat memang bekerja keras. Banyak personel mengorbankan waktu, tenaga, bahkan nyawa.Namun, persoalan sesungguhnya bukan pada apakah negara bekerja atau tidak, melainkan bagaimana negara memilih berbicara tentang kerjanya, dan apa makna komunikasi semacam itu dalam sistem demokrasi.Baca juga: Biarkan Dunia Membantu SumateraDi sinilah pentingnya analisis kritis: bukan untuk meniadakan kerja negara, tapi untuk membaca makna politik di balik bahasa kekuasaan yang digunakan dalam situasi krisis.Permintaan agar masyarakat “memahami” bahwa pemerintah sudah bekerja merupakan bentuk komunikasi politik yang sangat khas.Ia menempatkan negara sebagai subjek aktif yang bekerja, dan publik sebagai pihak yang diharapkan bersikap empatik, sabar, serta menahan kritik.Dalam bahasa lebih sederhana: negara meminta kepercayaan, bahkan sebelum semua pertanyaan terjawab.Dalam teori komunikasi politik, ini dikenal sebagai framing legitimasi—upaya untuk menegaskan bahwa kekuasaan sedang dijalankan secara benar dan layak mendapat dukungan moral.Dalam situasi bencana, framing semacam ini sering digunakan untuk menjaga stabilitas, meredam kepanikan, dan mencegah delegitimasi negara.Namun, masalah muncul ketika framing ini secara implisit menggeser kritik menjadi seolah-olah bentuk ketidakmengertian, ketidaksabaran, atau bahkan ketidakadilan publik terhadap negara.


(prf/ega)