KPK Minta Pihak yang Dipanggil Terkait Kasus Whoosh Kooperatif

JAKARTA, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pihak-pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Whoosh kooperatif dengan memenuhi panggilan.KPK mengatakan, keterangan sejumlah pihak sangat dibutuhkan tim penyelidik agar proses hukum berjalan progresif.“Kami tentunya juga mengimbau kepada siapa saja pihak-pihak yang diundang dan dimintai keterangan terkait dengan perkara KCIC ini, agar kooperatif dan menyampaikan informasi, data, dan keterangan yang dibutuhkan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin .Baca juga: AHY Temui Prabowo di Istana, Mau Lapor soal WhooshBudi mengatakan, hingga saat ini, pihak yang dipanggil kooperatif dan membantu jalannya penyelidikan.Dia mengatakan, tim penyelidik terus menelusuri pihak-pihak lain untuk mengumpulkan keterangan.“Dan tentunya ini masih akan terus bergulir ya, karena tim masih akan terus menelusuri pihak-pihak lain untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam tahap penyelidikan,” ujarnya.Baca juga: PKS Kritik Proyek Kereta Cepat Whoosh: Pelunasan Utang Jangan Menggunakan APBNSebelumnya, KPK melakukan penyelidikan terhadap dugaan penggelembungan anggaran atau mark-up proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh.“Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dihubungi wartawan, Senin .Baca juga: PDI-P Soal Polemik Whoosh: Dulu Megawati Sudah Tiga Kali MengingatkanAsep belum menjelaskan lebih lanjut kapan penyelidikan dilakukan. Sebab, KPK melakukan proses penyelidikan secara tertutup.Awalnya, Mahfud MD mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan anggaran atau mark-up di proyek ini, melalui kanal YouTube pribadinya.Mahfud menyebut, biaya per kilometer kereta Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dollar AS, atau jauh lebih tinggi dari perhitungan di China yang hanya sekitar 17-18 juta dollar AS.“Naik tiga kali lipat, ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana?" kata Mahfud dalam kanal YouTubenya, pada 14 Oktober lalu.“Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini," ujarnya.


(prf/ega)