Menkes Sebut Angka Stunting Turun 20 Persen, Pertama Kali dalam Sejarah

2026-01-14 01:20:58
Menkes Sebut Angka Stunting Turun 20 Persen, Pertama Kali dalam Sejarah
JAKARTA, - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengeklaim bahwa prevalensi stunting balita di Indonesia turun di bawah 20 persen, yakni mencapai 19,8 persen, sebagai capaian pertama kali dalam sejarah Indonesia."Untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia, prevalensi stunting balita turun di bawah 20 persen mencapai angka 19,8 persen," ucap Budi dalam agenda Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 yang digelar di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Rabu .Baca juga: Momen Gibran Ajak Kepala Daerah Dialog Tukar Cerita soal Penanganan StuntingBudi juga menyampaikan bahwa sebanyak 8.349 puskesmas di Indonesia telah menerapkan program integrasi layanan primer."324.000 Lebih kader kesehatan di seluruh posyandu telah dilatih dengan 25 keterampilan dasar," kata dia.Menurutnya, sistem surveilans penyakit kini sudah lebih cepat dan terintegrasi dengan peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan masyarakat yang akan terus dikembangkan di seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota.Baca juga: Gibran: Angka Stunting Turun Jadi 19,8 Persen di 2024Percepatan dilakukan untuk meningkatkan mutu layanan rumah sakit dengan program pengampuan penyakit prioritas utama, yaitu kanker, jantung, stroke, ginjal, dan ibu dan anak."Saat ini, 29 provinsi sudah mampu melakukan operasi bedah jantung terbuka, 29 provinsi sudah mampu melakukan clipping aneurisma, dan 8 provinsi sudah mampu melakukan bypass otak," kata Budi.Budi melanjutkan, teknologi-teknologi kesehatan digital seperti X-ray, CT scan, dan MRI juga sudah bisa masuk ke dalam database pemerintah."Bisa kita lakukan analisis mempergunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas dari analisis data-data tersebut," ucapnya.Saat ini, kata Budi, sebanyak 268 juta penduduk atau hampir 100 persen telah dijangkau oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)."Porsi asuransi dalam belanja kesehatan yang setiap tahunnya mencapai Rp 640 triliun telah meningkat pesat, menunjukkan masyarakat terlindungi secara finansial kalau ada kejadian kesehatan yang fatal bagi mereka," tuturnya.Ia menyebut, capaian tersebut menjadi bukti bahwa sistem kesehatan Indonesia terus berkembang menuju pelayanan yang lebih merata.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#4

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implikasi penting dari penyesuaian tersebut adalah perubahan nama perseroan, dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Sementara itu, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP 2026 dan RJPP 2026-2030 kepada Dewan Komisaris dijalankan dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan seluruh keputusan RUPSLB merupakan bagian dari konsolidasi tata kelola perseroan agar semakin adaptif terhadap regulasi dan tantangan bisnis ke depan.Baca juga: Dana Rp 2,5 Miliar Digelontorkan, PGN Percepat Bantuan Banjir Aceh–Sumut“Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.PGN menilai, langkah strategis yang diputuskan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kepastian regulasi, memperkokoh struktur tata kelola, serta memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Upaya tersebut sejalan dengan mandat PGN sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina (Persero), khususnya dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

| 2026-01-14 00:47