Tak Ada Garansi Pilkada via DPRD Bisa Lebih Murah dan Lebih Baik

JAKARTA, - Ide sejumlah elite politik untuk menghidupkan kembali pilkada tidak langsung berdiri di atas harapan pilkada yang lebih murah dan kepala daerah yang lebih baik.Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pernah mengatakan, selain biaya mahal, pilkada dengan pemilihan langsung tidak menjamin hasil kepala daerah yang baik."Jadi bahan evaluasi kita ini kira-kira, termasuk evaluasi mengenai mekanisme rekrutmen kepala daerah. Ternyata kan Pilkada langsung enggak harus membuat otomatis kepala daerahnya baik," kata Tito di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis .Karena alasan itu juga, Tito sebagai representasi pemerintah menggaungkan wacana pilkada dipilih melalui DPRD.Baca juga: Pilkada via DPRD, Solusi Politik Berbiaya Mahal atau Hidupkan Masalah Lama?Dia mengatakan, pilkada lewat DPRD tak dilarang asalkan berlangsung secara demokratis.Konstitusi juga disebut tak melarang hal tersebut. Sehingga menurut dia, patut untuk dilakukan kajian lebih dalam, apakah perlu pilkada dipilih secara tidak langsung.Meski menyebut pilkada secara langsung tak menjamin kepala daerah yang baik, Tito juga tidak memberikan jaminan pilkada dipilih DPRD akan lebih baik dari pilkada yang dipilih secara langsung.Katanya "semua tergantung daripada kepala daerah sendiri integritasnya."Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Siera Tamara menjelaskan bahwa  tak ada garansi pilkada yang diselenggarakan lewat DPRD bakal punya biaya lebih murah ketimbang pilkada langsung.Karena, pemilu pada umumnya mahal bukan karena penyelenggaraan secara langsung.Biaya tinggi, kata Siera, disebabkan oleh tahap pencalonan yang dilakukan dengan membayar mahar politik kepada partai agar bisa mendapatkan tiket berkontestasi."Jadi, biaya yang mahal itu tidak serta-merta berkaitan dengan mekanisme operasionalnya saja, tapi faktor-faktor yang tadi, termasuk juga faktor-faktor lain seperti adanya banyak praktik politik uang yang turut menjadikan biaya ini mahal," katanya kepada Kompas.com, Senin .Baca juga: Mendagri: Pilkada Langsung Tak Otomatis Kepala Daerahnya BaikFaktor transaksi di lorong gelap inilah yang ia nilai sebagai masalah utama yang seharusnya dibenahi oleh pembentuk undang-undang.Memindahkan pemilihan secara langsung ke DPRD tak akan memberikan jaminan biaya yang lebih murah.Yang diperlukan saat ini, kata Siera, memperkuat penegakan hukum dan pengawasan berjalannya pemilihan kepala daerah.


(prf/ega)