Menyaksikan Komitmen Sri Sultan terhadap Hamengkubuwono

BANJIR besar melumpuhkan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Curah hujan ekstrem menenggelamkan permukiman, merusak jalan, serta memutus jaringan ekonomi warga. Data BNPB mencatat ribuan warga harus mengungsi akibat kondisi yang terus memburuk. Bencana tidak hanya merusak rumah, tetapi juga menelan banyak sekali korban jiwa dan mengguncang stabilitas psikologis serta sosial masyarakat.Situasi ini menuntut respons cepat dari pihak-pihak yang memiliki kapasitas moral dan institusional. Pada momen genting itulah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tampil dengan kepedulian yang sigap. Pemda DIY menyalurkan total bantuan tiga miliar rupiah untuk tiga provinsi terdampak, masing-masing sebesar satu miliar rupiah. Bantuan dana ini melengkapi kiriman 842 kilogram logistik medis yang digunakan untuk mendukung layanan kesehatan dasar.Tindakan tersebut mencerminkan orientasi berbasis nilai yang selama ini menjadi fondasi kebijakan Yogyakarta. Martha Nussbaum dalam Creating Capabilities (2011) menegaskan bahwa martabat manusia harus menjadi pusat keputusan publik. Sikap DIY sejalan dengan gagasan itu. Mereka tidak menunggu instruksi pusat, tetapi bergerak karena memandang kemanusiaan sebagai panggilan moral.Prinsip berbasis nilai itu tampak jelas dalam pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang menegaskan bahwa bantuan tersebut adalah bentuk solidaritas bangsa. Solidaritas merupakan unsur penting dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Emile Durkheim (1893) menekankan bahwa solidaritas adalah perekat sosial dalam masyarakat modern.Pernyataan Sultan menunjukkan pemahaman tentang peran Yogyakarta dalam menjaga harmoni bangsa. Bagi Yogyakarta, tanggung jawab moral tidak berhenti pada batas administratif, tetapi tertuju pada rumah besar bernama Indonesia.Bencana yang terjadi juga menimbulkan masalah serius bagi ketahanan sosial masyarakat. Banyak keluarga kehilangan pendapatan, sehingga mengalami kendala mengirim biaya kepada anak mereka di Yogyakarta. Mahasiswa perantau pun terancam berhenti kuliah karena keluarganya menghadapi krisis berat. Pendidikan mereka dapat berhenti tiba-tiba, dan ini menjadi ancaman bagi masa depan. Situasi ini membutuhkan intervensi yang tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga berjangka panjang agar potensi generasi muda tidak hilang.Yogyakarta menjawab tantangan tersebut melalui langkah antisipatif. Pemda DIY melakukan pendataan mahasiswa dari tiga provinsi terdampak, bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi untuk memetakan kebutuhan mereka. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Robert Chambers dalam Rural Development (1983), yang menegaskan bahwa perlindungan sosial harus menyertakan kelompok rentan dalam setiap krisis.Mahasiswa sering tidak dianggap rentan karena diasumsikan mampu mengurus diri sendiri. Namun dalam situasi bencana, mereka kehilangan dukungan ekonomi keluarga, dan kebijakan DIY membaca realitas itu dengan tepat. Setelah pendataan dilakukan, Sri Sultan memberikan arahan untuk membantu biaya kuliah dan biaya hidup mahasiswa terdampak. Dukungan ini memastikan pendidikan mereka tidak terhenti.Pendidikan adalah jembatan utama mobilitas sosial di Indonesia. UNESCO dalam laporannya tahun 2023 menegaskan bahwa pendidikan harus tetap berjalan meskipun terjadi bencana. DIY bertindak sesuai prinsip tersebut dengan menjaga agar generasi muda tetap belajar di tengah kesulitan yang menimpa keluarga mereka. Tindakan seperti ini masih jarang diinisiasi pemerintah daerah lain.Selain bantuan pendidikan dan dana darurat, DIY juga mengirimkan logistik medis. Kepala Dinas Kesehatan DIY menjelaskan bahwa pasokan tersebut mencakup obat batuk, obat gatal, obat penurun panas, obat penghilang rasa sakit, masker, dan multivitamin. Semua itu merupakan kebutuhan kesehatan dasar bagi masyarakat terdampak banjir. WHO menegaskan bahwa pemulihan kesehatan primer adalah prioritas utama dalam situasi bencana. DIY menunjukkan pemahaman jelas terhadap pedoman tersebut.Tindakan Sri Sultan Hamengkubuwono X memiliki akar sejarah. Akar itu bersumber dari nasionalisme Yogyakarta sejak masa awal republik. Nasionalisme tersebut bukan sekadar simbol, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata yang berisiko tinggi.Baca juga: Skor SPI dari KPK Bikin Sri Sultan Kurang Puas, Pesannya: Antikorupsi Adalah Soal Batinbudaya.jogjaprov.go.id Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Mohammad Hatta saat menghadiri Konferensi Inter-Indonesia I di Yogyakarta.Pada tahun 1946, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memberikan dukungan finansial besar kepada negara muda Indonesia ketika Yogyakarta menjadi ibu kota sementara. Kuntowijoyo (2013) mencatat bahwa Sultan IX menanggung sebagian besar kebutuhan operasional negara pada masa itu. Kontribusi tersebut membantu menjaga republik tetap berdiri dalam kondisi genting.Sri Sultan Hamengkubuwono IX bahkan menggunakan dana pribadinya demi kelangsungan negara. Ia membiayai peralatan, logistik, dan kebutuhan administrasi pemerintahan. George Kahin (1952) menyebut Yogyakarta sebagai pusat energi revolusioner Indonesia dan menegaskan bahwa dukungan Sultan Hamengkubuwono IX memiliki peran vital dalam mempertahankan posisi republik. Tindakan itu menunjukkan bagaimana kepemimpinan berbasis nilai telah lama mengakar di lingkungan keraton Yogyakarta.Untuk memahami lebih jauh makna kepemimpinan para Sultan Yogyakarta, kita dapat menengok makna dan filosofi nama “Hamengkubuwono.” Kata “hamengku” berarti memikul, melindungi, atau memayungi, sedangkan “buwono” berarti dunia atau jagat. Makna itu menggambarkan pemimpin yang memayungi kehidupan rakyat dan menjaga keteraturan dunia sosial.Makna tersebut bukan slogan, melainkan prinsip yang diwariskan dalam tradisi keraton. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menerjemahkannya dengan memayungi republik yang baru lahir, sementara Sri Sultan Hamengkubuwono X menerjemahkannya dengan memayungi masyarakat yang membutuhkan perlindungan dalam situasi krisis.


(prf/ega)