JAKARTA, – Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menyoroti sikap pemerintah yang dinilai kurang transparan dalam mengungkapkan risiko fiskal kepada publik.Menurut Awalil, risiko fiskal seharusnya dipahami sebagai deviasi antara hasil dengan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang muncul akibat guncangan makroekonomi atau kewajiban kontinjensi.“Risiko fiskal harus diungkap agar publik memahami potensi tekanan terhadap APBN secara transparan,” ujarnya dalam keterangannya dikutip pada Senin .Baca juga: Menkeu Purbaya Sebut Pakaian Bekas Impor Rugikan UMKM dan Industri TekstilMengutip Xavier (2019), ia menjelaskan bahwa risiko fiskal dapat disebabkan oleh tiga kategori utama: risiko ekonomi umum, risiko fiskal spesifik, dan risiko kelembagaan seperti lemahnya kontrol pengeluaran atau penerimaan negara.Ia menjabarkan, risiko fiskal dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal yang memberi tekanan terhadap APBN, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.Oleh karena itu, risiko fiskal tidak hanya perlu diidentifikasi, tetapi juga harus dikelola dan diungkapkan secara transparan agar publik memahami kondisi fiskal negara secara utuh.Menurut Awalil, pengungkapan risiko fiskal merupakan bagian penting dari tata kelola APBN yang baik.Transparansi ini berfungsi meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan, memperkuat akuntabilitas fiskal, serta menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang.“Sayangnya, hal itu belum menjadi praktik yang dijalankan secara terbuka,” ujarnya.Baca juga: Konfederasi Buruh Dukung Upaya Purbaya Hentikan Banjir Pakaian Bekas ImporIa menambahkan, pengungkapan risiko fiskal sebenarnya sudah dilakukan pemerintah sejak 2008 melalui Nota Keuangan yang menyertai APBN.Bahkan, sejak 2022 pemerintah telah mengadopsi taksonomi risiko fiskal yang umum digunakan secara internasional.Namun, dalam praktiknya, asesmen pemerintah dalam peta risiko terkesan menurunkan level koordinat risiko agar terlihat moderat.
(prf/ega)
Ekonom Nilai Menkeu Purbaya Abaikan Keterbukaan Risiko Fiskal dalam Pengelolaan APBN
2026-01-13 01:27:52
Berita Lainnya
Berita Terpopuler
| 2026-01-13 01:01
| 2026-01-13 00:13
| 2026-01-12 23:59
| 2026-01-12 23:17










































