Endipat Wijaya Vs Ferry Irwandi: Membangun Kolaborasi, Bukan Kompetisi

FERRY Irwandi menyentak kesadaran publik ketika dalam tiga hari berhasil mengumpulkan Rp 10,3 miliar dari 87.000 donatur untuk korban banjir Sumatera. Angka ini dipuja banyak pihak sebagai bukti kegesitan solidaritas masyarakat sipil.Namun, di balik viralnya aksi tersebut, anggota DPR Endipat Wijaya menyuarakan kegelisahan yang patut direnungkan: negara sejatinya telah menggelontorkan bantuan triliunan rupiah, tetapi mengapa seolah "kalah suara" dan tak kasat mata di hadapan layar ponsel warga?KOMPAS.COM/PARTAHI FERNANDO WILBERT SIRAIT Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya Ketimpangan persepsi ini memicu pertanyaan krusial. Apakah negara benar-benar absen, ataukah standar kehadiran institusi saat krisis telah bergeser drastis?Baca juga: Anggota DPR Minta Komdigi Update Bencana: Biar Enggak Kalah Viral dengan yang Sok Paling AcehDi satu sisi, publik menuntut kecepatan dan transparansi visual ala influencer; di sisi lain, pemerintah bekerja dengan logika birokrasi dan skala masif yang seringkali tak camera-ready.Ketegangan ini bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan sinyal bahwa ada celah komunikasi yang harus dijembatani agar energi bangsa tidak habis untuk berdebat soal siapa yang paling terlihat.Mari kita dudukkan perkaranya dengan kepala dingin. Banjir besar yang melanda Sumatera pada akhir 2025, memang bukan bencana main-main. Lebih dari 800 nyawa melayang dan ratusan ribu jiwa terpaksa mengungsi.Dalam skala kerusakan masif seperti ini, narasi Ferry Irwandi versus Komdigi sejatinya bukan pertentangan "apple-to-apple". Ini adalah dua metode komunikasi yang berbeda frekuensi.Aksi Ferry menjadi viral karena sifatnya yang organik dan emosional. Sementara itu, bantuan pemerintah yang jumlahnya triliunan rupiah seakan lenyap ditelan birokrasi dan sepinya pemberitaan.Endipat Wijaya memiliki poin yang valid dalam argumennya. Ia menyoroti fenomena orang yang baru datang sekali, mendirikan satu posko, lalu berkoar bahwa pemerintah absen.Pemerintah hari ini menghadapi tantangan yang tidak pernah dialami birokrat satu dekade lalu. Di era media sosial, definisi kinerja telah bergeser drastis.Baca juga: Desersi Bupati Aceh Selatan: Politik Simbol atau Kerapuhan Sistem?Dulu, negara dianggap bekerja jika laporan administratif lengkap dan statistik tersaji rapi di meja pimpinan.Sekarang, legitimasi itu ditentukan oleh layar ponsel. Publik menilai kinerja pemerintah dari apa yang melintas di beranda Instagram dan TikTok mereka, bukan dari siaran pers resmi.Para relawan dan influencer seperti Ferry memahami aturan main baru ini dengan sangat baik. Mereka tahu bahwa untuk membuktikan komitmen, konten harus menarik dan menyentuh hati.Setiap langkah didokumentasikan, setiap penyaluran bantuan disiarkan langsung. Transparansi bukan lagi sekadar laporan audit, melainkan tontonan real-time yang bisa diakses siapa saja.Sebaliknya, pemerintah seringkali tertinggal dalam perlombaan narasi ini. Cara komunikasi birokrasi yang cenderung kaku, berjenjang, dan lambat, jelas tidak ramah algoritma.


(prf/ega)