Kecam Usulan Pramono Anung, DPRD NTT: PON Harus Digelar Bergilir di Tiap Provinsi

NTT, - Usulan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, agar penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 dipindahkan ke Jakarta menuai kecaman keras dari Nusa Tenggara Timur (NTT).Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Demokrat, Boni Jebarus, menilai pernyataan Pramono sebagai bentuk arogansi kekuasaan dan sikap eksploitatif yang melukai rasa keadilan daerah."Pramono Anung yang selama ini dipuja publik dan berasal dari partai nasional, justru berubah wajah menjadi arogan dan eksploitatif. Ada kesan kuat maksud tersembunyi di balik pernyataannya," tegas Boni kepada Kompas.com, Senin .Baca juga: Gubernur NTT: Selama Belum Ada Perintah Presiden, PON 2028 Tetap di NTT–NTBBoni menyoroti pilihan diksi Pramono yang menyatakan lebih baik PON digelar di Jakarta ketimbang "susah-susah membangun fasilitas baru" di NTT dan NTB.Menurutnya, pernyataan tersebut mencerminkan cara pandang superioritas Ibu Kota terhadap daerah."Itu diksi yang sangat arogan. Seolah-olah karena Jakarta kaya dan punya APBD besar, maka semua harus diserahkan ke Jakarta. Padahal APBD DKI juga dibangun dari pajak seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat NTT dan NTB," kata Boni.Ia menilai pernyataan tersebut juga mengandung unsur meremehkan kemampuan daerah di kawasan timur Indonesia."Ada sikap menganggap enteng dan menganggap rendah kemampuan NTT dan NTB. Ini tidak bisa dibiarkan," ujarnya.Baca juga: Bupati Kudus: PON Bela Diri 2025 Dongkrak Ekonomi dan Sport TourismLebih jauh, Boni mengingatkan, PON bukan sekadar ajang pamer infrastruktur, melainkan perwujudan persatuan dan kepribadian bangsa."PON itu bukan parade gedung megah. PON adalah parade jiwa dan kepribadian rakyat Indonesia, manifestasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, PON harus digelar bergilir di setiap provinsi," tegasnya.Ia menilai usulan memindahkan PON 2028 ke Jakarta sama saja dengan merampas hak konstitusional NTT dan NTB sebagai tuan rumah."Kami minta Gubernur DKI segera menarik usulan itu. Pernyataan tersebut tidak elok dan mencederai semangat kebangsaan," kata Boni.Boni juga mengkritik sikap Pramono yang secara eksplisit menyebut Jakarta sebagai daerah kaya yang mudah mendapatkan dukungan pemerintah pusat, sementara NTT dan NTB dianggap miskin dan sulit mengakses kekuasaan."Itu logika yang berbahaya. Ini hajatan besar yang menyangkut harga diri daerah dan martabat rakyat Indonesia. Seharusnya seorang gubernur nasionalis bersikap solider, misalnya dengan mendorong hibah atau dukungan nyata bagi NTT dan NTB. Itu baru sikap kenegarawanan," ujarnya.Tak hanya itu, Boni mengaku mencium adanya motif lain di balik usulan tersebut.


(prf/ega)