Masyarakat Sipil Desak Prabowo Tetapkan Darurat Kemanusiaan Nasional atas Bencana Sumatera

SEMARANG, – Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status darurat kemanusiaan nasional menyusul rangkaian bencana yang melanda berbagai wilayah di Sumatera.Desakan tersebut disampaikan dalam Sarasehan Hari Anti Korupsi Sedunia bertajuk “Korupsi dan Darurat Iklim” yang digelar di Semarang, Kamis .Mereka menilai, penetapan status darurat kemanusiaan penting agar negara hadir secara penuh memberikan perlindungan politik, hukum, dan hak asasi manusia bagi warga terdampak.Mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menegaskan, penderitaan warga akibat bencana di Sumatra tidak bisa dilepaskan dari kebijakan negara yang membuka ruang perusakan lingkungan secara sistematis.Oleh karena itu, negara harus bertanggungjawab memberi perlindungan kepada warga.“Bagaimana saudara-saudara kita di Sumatera bisa segera diberi perlindungan politik, perlindungan hukum, perlindungan hak asasi manusia, oleh orang yang harus pertama kali dituntut pertanggungjawabannya. Siapa itu? Ya, RI 1 (Prabowo Subianto) bersama RI2 (Gibran Rakabuming Raka) tentunya,” kata Busyro.Baca juga: Eks Pimpinan KPK: Bencana Sumatera Terjadi karena Korupsi oleh NegaraBusyro menyayangkan sikap Presiden yang hingga kini mengaku mampu menangani bencana, sementara di lapangan masih banyak korban yang menderita dan belum tertangani secara memadai.“Sampai hari ini jam sekian itu Presiden sepertinya belum memutuskan itu. Padahal derita itu bukan semata-mata karena alam. Tapi karena perusakan dan kerusakan yang menunjukkan budaya korupsi, korupsi politik di sektor hulu, proyek-proyek sawit dan sebagainya,” ungkapnya.Menurut Busyro, bencana di Sumatera tidak dapat dilepaskan dari kebijakan negara yang memberi ruang bagi perusakan lingkungan secara sistematis.Busyro menilai penetapan status darurat kemanusiaan nasional justru akan berdampak positif terhadap kepercayaan publik kepada presiden.“Salah satu caranya segera mengumumkan darurat kemanusiaan nasional. Konsekuensinya mesti konsekuensi yang positif. Justru kepercayaan masyarakat kepada presiden akan meningkat,” ujarnya.Baca juga: Update Korban Banjir Sumatera Barat Kamis Malam: Meninggal 246 Jiwa, Hilang 84 OrangSebaliknya, sikap diam atau enggan mengambil keputusan tegas dinilai justru memperburuk posisi presiden di mata publik.“Kalau yang diam saja tidak meminta, tidak mendesak dengan hormat pada presiden, itu malah logikanya saya katakan itu mendiamkan presiden dalam keadaan terpuruk,” lanjutnya.Busyro menegaskan desakan tersebut bukanlah bentuk perlawanan politik, melainkan bagian dari etika demokrasi dan kepedulian terhadap nilai kemanusiaan.“Ini gerakan adab. Tidak dengan cara kerusakan, fitnah, buzzer dan sebagainya. Terbuka seperti ini. Bisa dikontrol,” ucapnya.


(prf/ega)