Dedi Mulyadi: Data Hutan 700.000 Hektar Tak Selalu Ada Pohonnya!

BANDUNG, – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pelarangan penebangan pohon di kawasan hutan produksi di wilayahnya.Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah untuk melindungi sisa tutupan hutan yang dinilai semakin menipis."Jadi gini, pohon-pohon ini ada di kawasan hutan produksi. Nah, tetapi oleh saya enggak boleh ditebang hari ini dan itu dikatakan sebagai pohon abadi," kata Dedi usai Rapat Koordinasi Tata Ruang dan Pertanahan di Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis .Mantan Bupati Purwakarta itu menjelaskan, larangan penebangan tersebut didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan lingkungan.Baca juga: Dedi Mulyadi Minta Maaf Terkait Kebijakan Alih Fungsi Lahan di JabarMenurut Dedi, biaya rehabilitasi hutan jauh lebih mahal dibandingkan menjaga kelestarian pohon yang sudah ada."Karena biaya rehabilitasi lebih mahal dari beli pohon. Mulai tahun anggaran 2026 sudah kita siapkan," ujarnya.Dedi juga mengungkapkan keinginannya untuk menghapus konsep hutan produksi di Jawa Barat. Ia menilai luas hutan yang tersisa tidak lagi memadai untuk terus dieksploitasi."Saya menginginkan enggak usah ada hutan produksi. Sudah, karena kan hutannya sudah tinggal 700.000 hektar," tutur Dedi.Ia mengingatkan, data luas hutan yang tercantum dalam peta belum tentu mencerminkan kondisi tutupan pohon di lapangan."(Luas) 700.000 hektar itu kan peta, Pak. Bukan pohon. Kan kalaupun di peta di Kementerian Kehutanan itu disebut-sebut hutan, itu kan belum tentu ada pohonnya. Itu kan di data di data tanahnya adalah kawasan hutan. Bisa jadi pohonnya enggak ada," kata Dedi.Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kebijakan tersebut akan menjadi acuan dalam pengelolaan kawasan hutan ke depan, seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan hutan lebih lanjut.


(prf/ega)