DPR Sahkan UU Penyesuaian Pidana, Puan Soroti Pentingnya KUHAP Baru

Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Undang-undang Penyesuaian Pidana di akhir masa sidang. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, kehadiran regulasi pidana termasuk KUHAP yang baru, diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dan memperkuat perlindungan bagi warga negara.Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-10 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin . Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.Selain mengesahkan UU Penyesuaian Pidana, DPR juga menyetujui Perubahan Kedua Prolegnas RUU Tahun 2025–2029 serta hasil uji kelayakan Calon Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 2025–2029.AdvertisementParipurna turut menyetujui RUU tentang BPIP dan RUU Perlindungan Saksi dan Korban sebagai usul inisiatif DPR.Dalam pidato penutupan masa sidang, Puan menegaskan DPR harus selalu responsif terhadap aspirasi rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.Puan menyebut bahwa Prolegnas merupakan komitmen bersama antara DPR RI dan Pemerintah, untuk menjalankan politik hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum nasional untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat."Menjadi tugas kita bersama, bagaimana mewujudkan kepentingan rakyat serta aspirasi rakyat melalui fungsi konstitusional DPR RI, yakni legislasi, anggaran, pengawasan dan diplomasi," kata Puan dalam pidato penutupan masa sidang di Gedung DPR.


(prf/ega)