Prabowo Perintahkan Penguatan Pendidikan Vokasi untuk Tekan Angka Kemiskinan

2026-01-17 07:44:57
Prabowo Perintahkan Penguatan Pendidikan Vokasi untuk Tekan Angka Kemiskinan
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya sektor pendidikan dalam memutus kemiskinan. Prabowo memberikan arahan agar strategi pengentasan kemiskinan difokuskan pada penguatan pendidikan vokasional dan pembangunan sekolah integrasi.Hal tersebut diungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno usai rapat dengan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta. Ia menjelaskan penguatan pendidikan vokasi menjadi prioritas utama pemerintah untuk memastikan lulusan pendidikan nasional memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja."Pendidikan vokasional akan menjadi prioritas utama di sektor ini. Jadi bagaimana kita mematchingkan antara supply side di sektor pendidikan dengan demand side di sektor tenaga kerja, baik itu tenaga kerja di dalam negeri, maupun tenaga kerja di luar negeri," ujar Pratikno, Rabu .Menurutnya, Prabowo meminta agar dunia pendidikan tidak hanya menyiapkan kemampuan teknis, tetapi juga membekali siswa dengan kemampuan bahasa asing dan pemahaman lintas budaya. Hal tersebut penting untuk mendukung daya saing tenaga kerja Indonesia."Ini mempersiapkan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, baik di level bawah maupun teknologi tinggi, serta juga untuk pekerja migran," tutur Pratikno.Selain pendidikan vokasi, Prabowo juga menugaskan jajarannya untuk mulai merancang konsep sekolah terintegrasi di tiap kecamatan. Model ini diharapkan menjadi pusat pendidikan holistik yang memadukan jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK dalam satu kawasan dengan fasilitas yang lengkap dari laboratorium sains, bengkel vokasional, hingga sarana seni dan olahraga."Pak Presiden juga perintahkan untuk mulai memikirkan sekolah terintegrasi. Kalau sekolah rakyat yang dikawal Menteri Sosial dan Menko Pemas untuk desil 1 dan 2, lalu ada Sekolah Unggul Garuda, maka sekolah terintegrasi ini diproyeksikan menampung anak-anak dari keluarga desil 3, 4, 5, dan 6," jelas Pratikno.Dalam konsep baru tersebut, Prabowo juga memperluas orientasi pendidikan agar tidak hanya fokus pada sains dan teknologi, tetapi juga mencakup seni dan olahraga."Sekolah terintegrasi di tiap kecamatan, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada SMK, dengan fasilitas yang lengkap, fasilitas laboratorium, olahraga begitu, bengkel untuk vokasional, dan seterusnya. Jadi bukan hanya tentang sains, teknologi, engineering tapi juga matematika, tetapi juga Pak Presiden menambahkan _art and sport_," kata Pratikno.Pratikno menambahkan, sebagian besar sekolah terintegrasi tidak akan dibangun dari nol, melainkan hasil transformasi dari sekolah-sekolah yang sudah ada. Pola ini mengikuti keberhasilan model Sekolah Unggul Garuda yang kini tengah dijalankan pemerintah."Nantinya ada dua, satu utamanya adalah mengkonversi dari sekolah yang ada, seperti skema Sekolah Unggul Garuda. Di Sekolah Unggul Garuda tidak semuanya baru, ada sebagian yang merupakan transformasi dari sekolah existing Demikian juga yang terintegrasi," ujar Pratikno.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#2

Lebih lanjut, Purwadi menyampaikan arahan terkait reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat.Birokrasi juga diminta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran.“Sebab, tanpa integritas, tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik,” ungkapnya. Baca juga: Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSNPerlu diketahui, mulai 2023, Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga.Sampai saat ini, penilaian tersebut diperluas pada 19 kementerian/lembaga (K/L) dan lima pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung (MA).Purwadi juga memberikan apresiasi kepada MA yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.Dia menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh, dan semakin berdampak.Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GNPertama, pembangunan zona integritas harus terus diperluas. Kedua, pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.Prestasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.“Saya berharap, upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya. Baca juga: Target Penempatan 500.000 PMI pada 2026, Menteri PANRB Siap Dukung Penguatan Kelembagaan Kementerian P2MI

| 2026-01-17 07:12