"Ship of State" dan Bahaya Kapal Dipimpin yang Tak Paham Navigasi

INDONESIA adalah negeri kepulauan. Sejak kecil kita diajarkan bahwa laut adalah pemersatu, bukan pemisah.Namun, justru karena itulah metafora negara sebagai kapal seharusnya tidak pernah terasa asing bagi kita. Negara bukan sekadar wilayah administratif, bukan pula panggung kekuasaan yang statis.Negara adalah kapal besar yang bergerak terus-menerus, membawa jutaan penumpang dengan latar belakang, kepentingan, dan harapan berbeda. Sekitar 286 juta penduduk Indonesia merupakan awak kapal yang perlu dikelola dengan serius.Kita menghadapi arus global, badai krisis, dan perubahan cuaca yang tak bisa ditebak. Dalam kondisi seperti ini, pertanyaan paling mendasar bukan siapa yang paling keras suaranya, melainkan siapa yang paling paham membaca arah.Di banyak momen sejarah, bangsa tidak runtuh karena kurangnya sumber daya, melainkan karena salah membaca medan.Kapal yang kokoh bisa hancur bukan karena laut terlalu ganas, tetapi karena nahkodanya tidak memahami navigasi. Ia salah membaca angin, salah memperkirakan jarak, atau terlalu percaya diri hingga mengabaikan peringatan.Dalam konteks negara, kesalahan ini sering tampak sebagai kebijakan yang reaktif, keputusan berubah-ubah, dan kepemimpinan yang lebih sibuk mengelola citra daripada arah.Metafora “Ship of State” bukan gagasan baru. Ia sudah hidup ribuan tahun lalu, ketika manusia pertama kali menyadari bahwa memimpin masyarakat tidak jauh berbeda dengan mengemudikan kapal.Baca juga: Bendera GAM dan Romantisme Luka Lama di Tengah BencanaNamun, justru karena usianya yang tua, metafora ini sering diremehkan. Ia dianggap klise, terlalu filosofis, atau tidak praktis.Padahal, di tengah dunia yang semakin kompleks, metafora ini justru terasa makin relevan. Negara modern menghadapi lautan yang jauh lebih berbahaya daripada masa lalu, dengan risiko yang datang bersamaan dan saling memperkuat.Bahaya terbesar bukan ketika kapal diterjang badai, melainkan ketika badai datang, sementara yang memegang kemudi tidak benar-benar tahu ke mana harus berbelok.Dalam kondisi seperti itu, kapal tetap bergerak, mesin tetap berputar, tetapi arah menjadi kabur. Penumpang mulai gelisah, awak saling menyalahkan, dan kepercayaan perlahan terkikis. Negara mungkin tidak langsung karam, tetapi ia mulai kehilangan orientasi.Salah satu perumusan paling tajam tentang “Ship of State” datang dari Plato dalam karyanya 'Republic'. Ia menggambarkan sebuah kapal yang pemiliknya kuat secara fisik, tetapi tidak memahami seni pelayaran.Para awak berebut kendali, masing-masing merasa paling berhak memegang kemudi. Sementara itu, navigator sejati yang memahami bintang, musim, dan arah angin justru dianggap tidak berguna karena tidak pandai berpolitik.Analogi ini bukan sekadar kritik terhadap demokrasi Athena, melainkan peringatan universal tentang bahaya ketika kekuasaan dilepaskan dari kompetensi.Plato mungkin hidup di zaman yang sangat berbeda dengan kita. Namun, kegelisahannya terasa akrab. Ia melihat bagaimana politik mudah berubah menjadi ajang perebutan kuasa, bukan ruang pengelolaan kepentingan bersama.Ia menyaksikan bagaimana suara paling lantang sering mengalahkan pengetahuan paling relevan. Dalam bahasa hari ini, kita menyebutnya sebagai populisme yang tidak disertai kapasitas teknokratis.Tentu, kita tidak bisa serta-merta mengadopsi solusi Plato. Gagasan tentang philosopher king tidak kompatibel dengan demokrasi modern.Namun, menolak solusinya bukan berarti mengabaikan diagnosisnya. Justru di sinilah kita sering keliru. Kita terlalu cepat menertawakan filsafat kuno, padahal masalah yang ia bicarakan belum benar-benar selesai.Kita masih hidup dalam dunia di mana kompetensi sering kalah oleh popularitas, dan navigasi dikalahkan oleh retorika.Ketika negara dipimpin oleh orang-orang yang tidak memahami navigasi, masalah pertama yang muncul adalah ilusi kendali.Segalanya tampak berjalan baik di permukaan. Program diluncurkan, pidato disampaikan, angka-angka disajikan. Namun di balik itu, tidak ada peta yang jelas tentang ke mana bangsa ini hendak dibawa. Keputusan diambil dari hari ke hari, bukan dari visi jangka panjang yang konsisten.Di tahun 2025, lautan yang diarungi kapal negara tidak lagi sama. Berdasarkan Global Risks Report 2025 yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF), dunia kini terjebak dalam periode "disrupsi permanen".Ancaman utama bukan lagi sekadar krisis tunggal, melainkan Misinformasi dan Disinformasi yang didorong oleh AI generatif, serta Guncangan Geopolitik yang semakin terfragmentasi.


(prf/ega)