JAKARTA, - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876 memang membawa angin segar, namun pertanyaan kritis yang terus membayangi buruh rumah seperti apa yang bisa mereka beli dengan gaji tersebut?Di tengah laju inflasi dan harga properti yang terus meroket, mimpi memiliki hunian di Jakarta dan sekitarnya semakin terasa berat.Mari kita bedah secara mendalam peluang dan tantangan buruh Jakarta untuk memiliki rumah tahun 2026, khususnya dengan mempertimbangkan solusi hunian Transit-Oriented Development (TOD) yang mulai menjadi primadona.Baca juga: Harga Rusun Subsidi Dikabarkan Naik Tahun 2026, Apa Kata BP Tapera?Secara fundamental, para perencana keuangan sepakat bahwa alokasi cicilan utang, termasuk KPR, sebaiknya tidak melebihi 30 persen hingga 35 persen dari penghasilan bulanan.Dengan UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876, batas maksimal cicilan KPR yang aman bagi buruh adalah sekitar Rp 1.718.962 (30 persen dari UMP).Angka ini sangat ketat, mengingat Biaya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) versi Kementerian Ketenagakerjaan sendiri sudah melampaui UMP, yaitu di kisaran Rp 5,89 juta.Ini berarti, jika seorang buruh mengalokasikan 30 persen gajinya untuk cicilan rumah, sisa dana untuk kebutuhan hidup esensial seperti makan, transportasi, dan kesehatan akan sangat minim, bahkan cenderung defisit jika standar KHL dipenuhi.Baca juga: Rusun Subsidi Perkotaan Dibangun dengan Dua Konsep, Sewa dan MilikKondisi ini memaksa buruh untuk memutar otak lebih keras dalam manajemen finansial atau mencari penghasilan tambahan.Di Jakarta sendiri, menemukan rumah tapak dengan harga terjangkau bagi buruh ber-UMP adalah sebuah misi yang nyaris mustahil.Harga properti di pusat kota sudah sangat tinggi. Oleh karena itu, pilihan utama buruh akan jatuh pada rumah subsidi atau hunian vertikal di kawasan penyangga seperti Cileungsi, Tenjo, Maja, atau Bekasi pinggiran, di mana harga rumah subsidi berkisar antara Rp 185 juta hingga Rp 200 juta.Baca juga: Begini, Bocoran Kenaikan Harga Rusun Subsidi di PerkotaanDengan simulasi KPR untuk rumah subsidi seharga Rp 185 juta, dengan uang muka (DP) 5 persen sekitar Rp 9,25 juta dan tenor 20 tahun serta bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 5 persen, akan menghasilkan cicilan bulanan sekitar Rp 1.150.000 hingga Rp 1.250.000.Angka cicilan ini secara matematis masih berada di bawah batas aman Rp 1,7 juta.Namun, di sinilah dilema terbesar muncul: biaya transportasi. Tinggal jauh dari pusat kota berarti menambah beban pengeluaran yang signifikan untuk ongkos pulang-pergi ke tempat kerja.Baca juga: Siap-siap, Harga Rusun Subsidi di Kota Bakal NaikJika biaya transportasi mencapai Rp 1 juta per bulan, maka sisa gaji yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan pokok akan semakin tergerus, menyisakan sangat sedikit untuk tabungan atau kebutuhan mendesak lainnya.Melihat tantangan biaya transportasi ini, solusi hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD) menjadi sangat relevan.
(prf/ega)
UMP Jakarta 2026 Rp 5,7 Juta, Rumah Macam Apa yang Bisa Dibeli Buruh?
2026-01-11 22:25:50
Berita Lainnya
Berita Terpopuler
| 2026-01-11 23:14
| 2026-01-11 22:20
| 2026-01-11 21:54
| 2026-01-11 21:20










































