Kementerian Teken MoU, Kopdes Merah Putih Didorong Masuk Ekosistem JKN

JAKARTA, - Pemerintah terus mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih melalui penguatan kerja sama lintas kementerian dan lembaga.Langkah ini diarahkan untuk membangun ekosistem usaha rakyat yang terintegrasi, modern, dan berdaya saing.Terbaru, Kementerian Koperasi menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Transmigrasi, serta BPJS Kesehatan. Penandatanganan berlangsung di Jakarta Selatan, Selasa .Baca juga: Lepas Ekspor Rp 980 Miliar, Mendag Sebut Ada Kontribusi Kopdes Merah Putih Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, mulai 2026 lebih dari 80.000 Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan memiliki sarana pendukung seperti gerai dan gudang. Pemerintah juga menyiapkan program pelatihan bagi pengurus koperasi.“Kami berharap Koperasi Desa ini dapat menjadi wadah utama dalam menampung dan memasarkan produk-produk UMKM secara modern dan terorganisir, melalui kerja sama lintas Kementerian/Lembaga,” ujar Ferry.Kerja sama dengan Kementerian UMKM difokuskan pada pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM, serta pengembangan kewirausahaan. Sinergi juga mencakup penguatan usaha dan berbagi data serta informasi.“Koperasi merupakan holding dan rumah besar UMKM, sehingga sinergi ini sangat penting untuk membangun ekosistem usaha rakyat yang kuat dan berdaya saing,” kata Ferry.Kolaborasi dengan Kementerian Kehutanan diarahkan pada penguatan kelembagaan koperasi di sektor kehutanan.Program ini mencakup pengembangan usaha, peningkatan kapasitas SDM, fasilitasi sarana dan prasarana, serta penguatan jejaring usaha. Tujuannya meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga kelestarian hutan.Baca juga: Kopdes Merah Putih Terdampak Banjir Sumatera, Menkop Kirim TimKerja sama dengan Kementerian Transmigrasi menitikberatkan penguatan koperasi di kawasan transmigrasi.Ruang lingkupnya meliputi integrasi data, sinkronisasi kebijakan dan program, pembentukan dan penguatan kelembagaan koperasi, pengembangan kemitraan, serta peningkatan kapasitas SDM.


(prf/ega)