Di Forum MIKTA Korsel, Puan Serukan Tata Kelola AI yang Berpusat pada Manusia

- Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pandangannya terhadap transisi energi dan tata kelola teknologi artificial intelligence (AI) dalam salah satu sesi 11th MIKTA Speakers' Consultation 2025 di Seoul, Korea Selatan (Korsel), Rabu .Adapun MIKTA merupakan negara-negara middle power atau kekuatan menengah yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korsel, Turkiye, dan Australia.Dia menyatakan, Indonesia mengakui AI merupakan teknologi strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan, meskipun memiliki permintaan energi yang tinggi. Puan juga menilai, AI dapat berkontribusi langsung pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). "Indonesia secara konsisten menyerukan kerja sama internasional dalam tata kelola AI yang inklusif, berpusat pada manusia, dan adil bagi negara-negara berkembang," ujarnya dalam siaran pers.Baca juga: Puan: Dalam Berpolitik Kita Harus Bisa Melihat Semua KepentinganPuan menegaskan, Indonesia menyadari peluang AI untuk mempercepat pembangunan, dan bahaya yang dapat ditimbulkannya.“AI dapat mempercepat pembangunan, tetapi menimbulkan kesenjangan teknologi yang semakin dalam antara negara kaya dan miskin," katanya.Oleh karena itu, Puan menekankan pentingnya peran parlemen dalam menentukan arah transisi yang adil dan inklusif.Dia menilai, parlemen harus mengesahkan peraturan yang mendefinisikan jalur energi jangka panjang, memberikan kepastian hukum bagi investasi energi terbarukan, dan melindungi pekerja serta masyarakat terdampak.Lebih lanjut, Puan mengatakan, perang dan persaingan geopolitik tidak boleh mengalihkan negara dari agenda global yang sebenarnya. Baca juga: Cerita Puan soal Beratnya Jadi Ketua DPR: Politik Enggak Bisa Dihitung 1+1Dalam hal ini, negara harus menstabilkan iklim, memastikan transisi energi yang adil, dan menutup kesenjangan pembangunan. "Transisi menuju energi bersih tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan politik," kata Puan.Menurutnya, transisi yang dikelola dengan buruk akan memperdalam ketimpangan di dalam dan antarnegara. Oleh sebab itu, Indonesia memandang transisi energi yang adil sebagai sebuah paket yang harus mencakup masyarakat. "Ketika pembangkit listrik tenaga batu bara tutup, para pekerja kehilangan pekerjaan. Ketika industri bergeser, ekonomi lokal menderita. Ketika harga energi naik, masyarakat termiskinlah yang pertama menderita,” jelas Puan.Baca juga: Puan Sebut Putusan MKD Pangkas Titik Reses Berpotensi Kurangi Anggaran


(prf/ega)