Industri Keramik dan Kaca Lembaran Minta Larangan Truk Sumbu 3 Melintas Saat Nataru Diperpendek

2026-01-11 23:59:56
Industri Keramik dan Kaca Lembaran Minta Larangan Truk Sumbu 3 Melintas Saat Nataru Diperpendek
Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto turut merespons terkait kebijakan pelarangan truk sumbu yang dinilai terlalu lama saat Natal dan Tahun Baru (Nataru)."Dibanding sesama negara Asia Tenggara lainnya, hari libur di Indonesia itu paling banyak. Jadi, kami berharap harus ada kajian agar pelarangan itu tidak dilakukan terlalu panjang waktunya," ujar Edy dalam keterangan tertulis, Senin .Apalagi, lanjut dia, saat libur Nataru biasanya jumlah pemudiknya juga tidak sebanyak saat libur Lebaran. Seharusnya, menurut Edy, Pemerintah tidak melarang truk sumbu 3 itu beroperasi.Advertisement"Kalau pun mau dilarang, mungkin itu cukup dilakukan pas di tanggal merahnya saja, yaitu 25 Desember dan 1 Januari," ucap dia.Menurut Edy, pelarangan terhadap truk sumbu 3 yang terlalu lama akan menyebabkan terganggunya kegiatan perdagangan dan distribusi. Kerugian lainnya, lanjut dia, adalah menyangkut kelancaran proses produksi, karena industri keramik selalu berproduksi penuh setiap tahun. Termasuk pada saat Nataru, pabrik tetap berproduksi secara normal."Sehingga, kalau terjadi pembatasan truk sumbu 3 dalam waktu yang lama, proses kegiatan bisnis menjelang akhir tahun pasti akan terganggu. Hal itu karena untuk mengangkut bahan baku ke pabrik itu juga menggunakan truk sumbu 3," papar Edy.Selain itu, lanjut dia, dari sisi biaya juga mengalami pembengkakan. Pengusaha harus membayar ekstra tenaga kerja yang masuk saat pabrik tidak libur. Sementara, kata Edy, industri keramik dipandang sebagai industri strategis yang harus mendapatkan atensi, dukungan dan perlindungan pemerintah."Industri keramik ini tidak hanya padat modal tapi juga padat karya yang mempekerjakan lebih dari 150 ribu orang. Produk keramik nasional kita juga memiliki tingkat TKDN, tingkat komponen dalam negeri yang rata-rata di atas 75 persen," tutur dia. 


(prf/ega)