Di Hadapan UNFCCC, Indonesia Paparkan Sejumlah Komitmen dalam Atasi Iklim

2026-02-02 21:44:58
Di Hadapan UNFCCC, Indonesia Paparkan Sejumlah Komitmen dalam Atasi Iklim
Indonesia menyampaikan sejumlah komitmen dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Indonesia komitmen untuk menurunkan emisi sampai 2060 atau lebih cepat."Bapak Presiden Prabowo mengingatkan kita dalam UN Assembly, Indonesia komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sampai tahun 2060 atau lebih cepat," ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq usai sesi National Statement High Level Segmen di COP30 Brasil, Senin .Selain komitmen turunkan emisi, Indonesia juga telah menyampaikan National Adaptation Plan (NAP). Itu merupakan rujukan dalam penanganan perubahan iklim."Jadi kita telah lengkap memiliki aksi mitigasi dan aksi adaptasi. Selanjutnya, dalam assessment tersebut, Indonesia juga mendorong kita semua dalam COP30 ini agar segera mengambil keputusan-keputusan yang sangat penting untuk bisa mengimplementasikan Paris Agreement," kata Hanif.Di situ, Indonesia juga memamerkan telah meluncurkan Peta Jalan dan Panduan Aksi Ekosistem Karbon Biru. Peta jalan itu akan dimasukkan ke dalam Nationally Determined Contribution (NDC) dan akan disampaikan ke UNFCCC."Indonesia juga mendorong disabilitas sebagai konstituen utama dari gelaran-gelaran iklim pada kesempatan berikutnya," ujar Hanif.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#3

Lebih lanjut, Purwadi menyampaikan arahan terkait reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat.Birokrasi juga diminta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran.“Sebab, tanpa integritas, tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik,” ungkapnya. Baca juga: Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSNPerlu diketahui, mulai 2023, Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga.Sampai saat ini, penilaian tersebut diperluas pada 19 kementerian/lembaga (K/L) dan lima pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung (MA).Purwadi juga memberikan apresiasi kepada MA yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.Dia menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh, dan semakin berdampak.Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GNPertama, pembangunan zona integritas harus terus diperluas. Kedua, pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.Prestasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.“Saya berharap, upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya. Baca juga: Target Penempatan 500.000 PMI pada 2026, Menteri PANRB Siap Dukung Penguatan Kelembagaan Kementerian P2MI

| 2026-02-02 21:47