Pemerintah Mulai Bangun 2.603 Hunian Tetap untuk Korban Banjir Sumatera

JAKARTA, - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), mengatakan pemerintah mulai membangun hunian tetap (huntap) bagi para korban terdampak banjir dan longsor di Sumatera.Sebanyak 2.603 unit hunian tetap disebut siap dibangun pada tahap awal dan mulai dilaksanakan bulan ini, meskipun masih dalam fase tanggap darurat.Pembangunan hunian tetap ini merupakan bagian dari program pemulihan pascabencana yang dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta melibatkan dukungan lintas kementerian dan lembaga.“Doakan kami, hari ini kita mulai pembangunan hunian tetap di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan juga sudah di Tapanuli Selatan. Ke depan, kita juga akan mulai pembangunan hunian tetap untuk saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera Barat. Sesuai arahan Presiden, semua unsur negara harus hadir dan bekerja kompak,” ujar Ara dalam keterangan Tim Media Presiden, Senin .Baca juga: Mendagri Serukan Percepatan Pembersihan Sisa Banjir dan Pembangunan Hunian Tetap di Aceh TamiangAra menjelaskan, di Kota Sibolga, Sumatera Utara, pembangunan hunian tetap bagi korban banjir resmi dimulai setelah pemerintah kota dan DPRD setempat sepakat menghibahkan lahan untuk kepentingan masyarakat.Ara mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan.“Terima kasih kepada wali kota dan DPRD yang bergerak cepat. Hari ini kita mulai pembangunan hunian tetap, bukan hunian sementara. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo, bekerja cepat dan nyata untuk rakyat,” kata Ara.Baca juga: Gibran Janji Perbaiki Rumah hingga Lahan Pertanian Rusak yang Terdampak Longsor di Tapanuli UtaraAra merinci, hunian tetap yang mulai dibangun di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 118 unit, di Kota Sibolga sebanyak 200 unit, dan di Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 103 unit.Selain tiga kota tersebut, wilayah Tapanuli Selatan juga memulai pembangunan hunian tetap.Meskipun begitu, terkait berapa unit yang akan dibangun di Tapanuli Selatan masih menunggu pendataan dari pemerintah daerah setempat.Ara juga meminta dukungan seluruh pihak, termasuk PLN, BNPB, dan pemerintah daerah, agar penyediaan infrastruktur dasar, sertifikat tanah, serta tata kelola pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga hunian segera dapat dihuni masyarakat.


(prf/ega)