Gubernur Riau dan Kadis PUPR Terjaring OTT, Pemprov: Kita Tunggu Info Resmi KPK

2026-02-05 06:39:53
Gubernur Riau dan Kadis PUPR Terjaring OTT, Pemprov: Kita Tunggu Info Resmi KPK
PEKANBARU, - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum mengetahui siapa saja yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Informasi yang beredar, ada 10 orang yang diangkut KPK, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Riau, M Arief Setiawan.Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kadiskominfotik) Riau, Teza Darsa, mengatakan, pihaknya mendapat informasi hanya Kadis PUPR yang kena OTT."Kemarin informasi yang kami dapat seperti itu. Kami rasa itu benar karena sudah banyak yang memberikan informasi itu," kata Teza saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Selasa .Baca juga: KPK OTT Gubernur Abdul Wahid, Pemprov Riau: Kami Tahunya Beliau Dimintai KeteranganSementara itu, OTT Gubernur Riau, Abdul Wahid, Teza mengaku belum mengetahui secara pasti.Dia hanya mengetahui Gubernur Riau dimintai keterangan oleh petugas anti rasuah itu."Yang Pak Gubernur Riau ini kami belum pasti karena informasi terakhir kemarin, beliau dimintai keterangan. Kejadian sore menjelang maghrib kemarin. Pengembangan yang sekarang ini kami belum dapat. Kita tunggu press release juga dari KPK," tutup Teza.Sebagaimana diberitakan, KPK melakukan OTT di Riau, Senin .Penangkapan diawali di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Riau.Sedikitnya ada 10 orang yang terjaring, termasuk Gubernur Riau, Abdul Wahid.Namun, sejauh ini belum diketahui secara pasti kasus yang menjerat Gubernur Riau dan pejabat lainnya.Baca juga: Profil Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Kena OTT KPK: Baru 8 Bulan Menjabat Informasi terakhir, Abdul Wahid yang juga Ketua DPW PKB Riau saat ini sudah berada di Gedung KPK di Jakarta.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#2

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025 yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang ditanggung pemerintah untuk kendaraan listrik tertentu.Namun, penghentian insentif diprediksi membuat penjualan BEV pada tahun depan melambat.“Tentu itu akan merubah penjualan mobil listrik, apalagi saat ini kondisi ekonomi kita masih menantang. Penggerak roda industri otomotif kan pada middle income class,” ujar Yannes saat ditemui belum lama ini.Meski begitu, Yannes menekankan bahwa pasar kendaraan elektrifikasi secara keseluruhan belum tentu melemah.“Total segmentasi BEV kemungkinan akan melambat, tetapi pertumbuhan kelak akan digerakkan BEV rakitan lokal ya,” lanjutnya.Meski begitu, Yannes menilai pasar kendaraan elektrifikasi secara keseluruhan belum tentu melemah. Segmen hybrid electric vehicle (HEV) diperkirakan akan tumbuh, karena menawarkan kombinasi efisiensi bahan bakar tanpa kekhawatiran jarak tempuh.“Segmentasi HEV akan sangat subur, karena konsumen rasional akan memilih HEV sebagai safe haven. Efisiensi BBM ada, range anxiety nol,” ujar Yannes.Ia menambahkan, untuk menjaga momentum pertumbuhan kendaraan listrik, peran kelas menengah menjadi kunci.“PR kita pertama adalah menaikkan middle income class kita. Ekonomi tolong buktikan bisa tembus 5,4 persen tahun ini dan 6 persen di tahun depan,” kata Yannes.Baca juga: Mobil Listrik Indonesia: BYD Dominasi, Jaecoo dan Wuling Bersaing/Adityo Wisnu Mobil hybrid Rp 300 jutaan“Dan janji di 2029 tercapai, yaitu 8 persen. Itu baru kita bisa belanja dengan enak lagi,” tutupnya.Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil berbasis baterai sepanjang 2025 mencatat pertumbuhan signifikan.Dari Januari hingga November 2025, wholesales BEV telah mencapai 82.525 unit, naik 113 persen dibanding periode sama tahun lalu.Segmen PHEV juga mencatat lonjakan luar biasa, meningkat 3.217 persen menjadi 4.312 unit, sementara mobil hybrid mengalami pertumbuhan 6 persen, dari 53.986 unit pada periode sama tahun lalu menjadi 57.311 unit.

| 2026-02-05 06:52