Rel Cepat Menuju Ketergantungan

PAGI itu, dari jendela kereta cepat Whoosh, pemandangan hijau Jawa Barat berkelebat secepat kilat. Dalam 40 menit, Jakarta dan Bandung terasa seperti dua halte dalam satu kota besar.Di atas kertas, ini adalah lompatan peradaban. Namun, di balik kecepatan yang mengagumkan itu, terselip sesuatu yang berjalan jauh lebih lambat: kesadaran geopolitik kita.Pasalnya, proyek ini bukan sekadar urusan moda transportasi. Ia adalah bagian dari strategi global China yang bernama The Belt and Road Initiative (BRI).Sayangnya, banyak pejabat kita tampak belum sepenuhnya memahami bahwa setiap kilometer rel yang dibangun membawa konsekuensi politik, ekonomi, dan kedaulatan yang panjang.Sejak diumumkan Xi Jinping pada 2013, The Belt and Road Initiative (BRI) digadang-gadang sebagai proyek abad ini.Visinya sederhana, tapi ambisius, yaitu menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika melalui jaringan infrastruktur — pelabuhan, jalur kereta, pipa gas, hingga kabel serat optik — dalam satu sabuk ekonomi global yang berpusat pada China.Baca juga: Mengapa Rakyat Harus Menanggung Utang Whoosh?Bagi Beijing, ini bukan sekadar investasi. Ini adalah strategi geopolitik untuk menghidupkan kembali kejayaan “Sinosentrisme”, di mana dunia ekonomi berputar di orbit China.BRI adalah cara baru China untuk mengendalikan dunia, bukan lewat kekuatan militer, melainkan lewat utang dan konektivitas.Bukan hanya Indonesia yang terpikat pada janji pembangunan cepat. Sri Lanka pernah memimpikan hal serupa lewat proyek pelabuhan Hambantota, dibiayai oleh pinjaman China.Namun, karena gagal membayar, pelabuhan itu kini disewakan ke China selama 99 tahun — simbol modern dari kehilangan kedaulatan ekonomi.Pakistan pun menghadapi dilema serupa lewat China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). Proyek infrastruktur raksasa itu awalnya diharapkan memacu pertumbuhan, tapi kini membebani kas negara dengan utang miliaran dolar.Di Afrika, Zambia dan Djibouti juga terperangkap dalam utang BRI — menimbulkan istilah yang kini populer di kalangan analis internasional: “debt-trap diplomacy.”Dan kini, giliran Indonesia?Ketika proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) disetujui pada 2015, banyak yang menyambutnya dengan euforia.Namun, di balik semangat “modernisasi transportasi”, terdapat konsekuensi finansial yang besar.


(prf/ega)