Minta diangkat PPPK Paruh Waktu, Ratusan Honorer di Brebes Mengadu ke DPRD

BREBES, - Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, mempertanyakan kejelasan nasib mereka setelah gagal dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.Ketidakpastian ini memicu keresahan di kalangan guru honorer, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Brebes, karena status mereka hingga kini belum mendapat kepastian.Keresahan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komisi 1 dan Komisi 4 DPRD Brebes, Kamis .Rombongan yang mengatasnamakan Aliansi Honorer Nondatabase Gagal CPNS dan PPG Prajabatan diterima Ketua Komisi 4 DPRD Brebes, Ferri Anggrianto.Baca juga: Gagal PPPK, 400 Honorer di Pati Masih Berpeluang Bekerja via OutsourcingDalam pertemuan itu, aliansi mendesak pemerintah daerah dan DPRD mencarikan solusi agar mereka dapat masuk dalam database resmi, sehingga berpeluang mengikuti seleksi PPPK paruh waktu pada 2026.Mereka menilai kondisi yang dialami saat ini sebagai bentuk ketidakadilan administratif.Ketua Aliansi Honorer Nondatabase Gagal CPNS DPD Brebes, Muhammad Fajrullah, mengatakan terdapat enam poin tuntutan utama yang mereka ajukan.“Kami minta Pemda mengawal aspirasi kami. Salah satu poin pentingnya diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu,” kata Fajrullah.Baca juga: Usai Terima SK, PPPK Paruh Waktu Semarang Langsung Galang Dana untuk Korban BencanaEnam tuntutan tersebut antara lain kebijakan afirmatif khusus bagi guru honorer lama yang tidak terdata di Dapodik, pembukaan kembali akses input data PTK baru, hingga jaminan tidak ada pemutusan kerja sepihak sebelum ada solusi pengangkatan yang adil.“Maka hari ini kami datang minta agar dikawal sampai ke pusat. Karena kami mengabdi sudah memenuhi syarat. Sudah lebih dari dua tahun berturut-turut bahkan ada yang sampai belasan tahun,” ujar Fajrullah.Kepala Bidang Mutasi BKPSDMD Brebes, Januar Andriana, menjelaskan secara regulasi para honorer tersebut belum bisa diangkat sebagai PPPK paruh waktu pada tahun ini karena konsekuensi keikutsertaan dalam seleksi CPNS.Meski demikian, Pemkab Brebes tetap menampung aspirasi dan berkomitmen melakukan pendataan ulang.“Tadi sudah disepakati bersama Ketua Komisi 4 dan Komisi 1 nanti kami akan mendata ulang dan memverifikasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan,” kata Januar.Ketua Komisi 4 DPRD Brebes, Ferri Anggrianto, menyatakan akan ikut memperjuangkan solusi terbaik bagi ratusan tenaga honorer tersebut.Setelah pendataan ulang, DPRD berencana melakukan konsultasi dengan kementerian terkait.“Saya ikut memperjuangkan bagaimana caranya agar teman-teman ini bisa terakomodir. Tapi Insya Allah secara keuangan daerah mampu. Apalagi untuk kepentingan bersama. Kepentingan Brebes ke depan lebih baik, Brebes lebih beres,” pungkas Ferri.


(prf/ega)