Solusi Penyelesaian Konflik Warga di Tallo Makassar, Wali Kota Tawarkan Lapangan Kerja

MAKASSAR, — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan wacana relokasi di Kecamatan Tallo, Makassar, yang kerap terjadi konflik antar warga bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah.Rencananya, pemerintah akan menata ulang masyarakat dan membuka lapangan kerja. Sementara itu, ahli sosiologi menyarankan agar pemerintah memfasilitasi kegiatan keagamaan atau kesenian.Wali Kota menilai, saat ini yang diperlukan adalah menata kehidupan warga.“Tidak di relokasi, itu masih sangat jauh masalah relokasi, tetapi bagaimana menata kehidupan mereka,” kata Appi, sapaan akrab Wali Kota, kepada wartawan usai pertemuan Khamtibmas, Kamis .Baca juga: Tawuran Pecah Lagi di Tallo, Satu Remaja Tewas Tertembak Senapan AnginMenurutnya, melakukan pembenahan dan menata kehidupan warga lebih penting untuk meminimalisir kembalinya konflik.“Makanya kita harus masuk untuk membenahi kondisi masyarakat yang ada di sana,” ujarnya.Appi menekankan bahwa konflik antar warga di Kecamatan Tallo hanya merugikan masyarakat setempat, terutama belasan rumah yang hangus dibakar.Pemerintah Kota Makassar berencana memberikan lapangan kerja untuk proses pemberdayaan warga yang terlibat konflik. “Iya, itulah yang saya bilang, lapangan kerja ini proses pemberdayaan,” ucapnya.Namun, kata Appi, konflik antar warga ini didominasi anak-anak hingga remaja, sehingga Pemkot akan terlebih dahulu memulihkan kondisi di wilayah tersebut.“Bagaimana mau dikasih lapangan kerja kalau anak-anak yang di dalam 14-15 tahun yang belum sampai di wilayah kerja. Tapi semua ada cara yang harus kita lakukan,” katanya.Baca juga: Dugaan Bekingan Senapan Angin di Balik Tawuran Tallo, Warga Pertanyakan PelakuKetua Program Studi (Kaprodi) Doktor Sosiologi Universitas Hasanuddin (UNHAS), Rahmat Muhammad, mengatakan bahwa relokasi bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah di wilayah yang konflik.“Setidaknya bertahap, karena kan tidak bisa juga langsung dipindahkan karena ini manusia, bukan barang,” katanya kepada Kompas.com, Kamis .Menurutnya, manusia yang dipindahkan ke daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhannya akan sulit beradaptasi dan timbul masalah baru.“Namanya manusia itu, kalau dipindahkan ke daerah yang relatif tidak sesuai dengan keinginan, kebutuhannya malah bisa menimbulkan masalah baru,” jelasnya.Meski begitu, Rahmat mengatakan pemerintah bisa saja melakukan relokasi, namun harus melihat dari keinginan warganya.


(prf/ega)