BUMN Ini Akui 1.500 Hektar Lahan Berubah Jadi Tanaman Sayur, Bikin Daya Serap Air Turun

- Regional Head PTPN I Regional 2, Desmanto, mengakui bahwa 1.500 dari 6.000 lahan yang dikelola oleh pihaknya sudah beralih fungsi menjadi lahan tanaman sayur.Hal tersebut diungkapkan oleh Desmanto saat berbincang dengan Gubernur Jawa Barat (Jabar) saat kegiatan penanaman teh di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Selasa .Desmanto menambahkan, perubahan fungsi lahan menyebabkan run off menjadi tinggi.Adapun run off atau limpasan air permukaan adalah kondisi ketika air hujan tidak terserap ke dalam tanah, tapi mengalir di atas permukaan tanah.Selain run off, lahan yang berubah fungsi juga menyebabkan pendangkalan sungai.“Padahal, jika terjadi bencana, biaya yang ditanggung akan jauh lebih besar,” ujar Desmanto dikutip dari Kompas.com, Selasa .Baca juga: Kembali dari Sumatera, Dedi Mulyadi Kaget Lihat Kondisi Sungai Bandung: Ini Penyebab BanjirnyaDi hadapan Dedi, Desmanto menyampaikan komitmen PTPN untuk mengembalikan fungsi lahan secara bertahap.Hal tersebut dilakukan dengan menanam kembali perkebunan dan tanaman keras untuk mendukung konservasi lingkungan.“Kami akan mengembalikan ke tanaman perkebunan dan siap bekerja sama dengan pemerintah kabupaten,” ujar Desmanto.“Penanaman kembali kina, teh, kopi, dan komoditas tahunan lainnya diharapkan bisa memulihkan fungsi konservasi sekaligus tetap memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tambahnya.Baca juga: Sepekan Tanpa Kabar, Dedi Mulyadi Temui Keluarganya Selamat dari Banjir Bandang di AcehSebelumnya, Dedi Mulyadi mengkritik PTPN karena pihak perusahaan dinilai lemah dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan.Hal tersebut membuka celah bagi perusakan dan perubahan fungsi lahan secara ilegal.Secara khusus, Dedi menyoroti langkah PTPN menyewakan lahan kepada masyarakat.Langkah ini disebut mendorong masyarakat berani menggarap lahan perkebunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.Baca juga: Kebun Teh Pangalengan Dirusak dan Diubah Jadi Kebun Sayur, Dedi Mulyadi Angkat Suara“Saya harus jujur. Penyebab masyarakat berani itu karena sejak awal PTPN-nya keliru,” ujar Dedi dikutip dari Kompas.com, Selasa .


(prf/ega)